Suara.com - Hasil survei Indikator Politik yang merilis soal isu dinasti politik menjadi sorotan lantaran ada sebagian besar responden menilai bahwa hal tersebut tidak mengkhawatirkan. Gambaran tersebut terlihat dalam hasil survei yakni sebanyak 42,9 persen merasa dinasti politik menjadi hal biasa.
Menanggapi hasil survei tersebut, Pengamat politik dari Universitas Tanjungpura Pontianak (Untan) Haunan Fachry Rohilie menilai hasil survei tersebut harus dilihat dari usia responden.
"Dengan mayoritas Gen Z dan milenial, dalam demografi kita, hasil tersebut wajar. Betul, bahwa anak muda melek teknologi tapi apatisme mereka tentang politik juga tinggi," katanya saat dihubungi Suara.com, Selasa (14/11/2023).
Menurutnya, isu dinasti politik sejatinya menjadi hal yang jamak terjadi di Indonesia. Namun mendapat momentumnya saat Pilpres kali ini.
"Buat masyarakat, politik dinasti itu ya udah biasa, hanya jadi ramai karena sekarang di level Pilpres, plus nampak sekali ‘cawe’ jadi Jokowi," ujarnya.
Sementara itu, ia menilai bahwa saat ini dengan munculnya isu dinasti politik justru dimanfaatkan rival Prabowo-Gibran dan kemudian menjadi perhatian publik.
"Saya lebih menilai bahwa rival Prabowo Subianto hanya ‘riding the wave’ karena perhatian publik nampak sedang menyoroti itu. Saya tidak melihat ada opini publik, yang ada opini yang dipublikasikan yang kemudian melahirkan persepsi."
Sejauh ini, ia juga melihat kemunculan isu dinasti politik lahir dari elite yang kemudian dikonstruksi menjadi persepsi publik.
"Opini politik dinasti ini kan kalau ditelusuri lahir dari elite, yang diharapkan bisa membangun persepsi publik agar narasi dinasti ini bisa menyerang pasangan Prabowo Subianto," ujarnya.
Jika mengacu pada hasil survei Indikator Politik, Haunan Fachry menilai menjadi tidak berhasil.
"Karena kita sudah lama dipertontonkan politik dinasti, terutama eranya Ratu Atut, belum lagi parpol-parpol juga melakukan hal yang sama, termasuk parpol baru. Ditambah lagi tentang politik dinasti secara aturan hukum nggak ada yang dilanggar meski dulu pernah diatur, tapi kemudian dicabut."
Lebih lanjut, ia menilai saat ini yang muncul dari rival Prabowo-Gibraan merupakan rasa kecemasan karena Jokowi cawe-cawe.
"Jadi yang dilawan bukan hanya koalisi Prabowo Subianto, tapi juga kekuatan politik Jokowi. Termasuk potensi-potensi penyalahgunaan kekuasaan dari Jokowi itu sendiri. Buktinya apa? Ya buktinya putusan MK."
Sebelumnya diberitakan, Lembaga survei Indikator Politik merilis hasil jajak pendapat soal isu dinasti politik yang belakangan ramai di masyarakat. Terlebih lagi setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei bertajuk ‘Efek Gibran dan Dinamika Elektoral Terkini’ secara virtual, Minggu (12/11/2023) mengatakan, putusan MK tersebut sebenarnya tak memantik kekhawatiran publik soal potensi politik dinasti. Berdasarkan hasil survei, mayoritas publik menilai biasa saja terkait isu tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024