Suara.com - Capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, mengucapkan terima kasih karena sudah diundang dalam forum Ijtima Ulama 2023 di Pesantren Az-Zikra, Sentul, Bogor pada Sabtu (18/11/2023). Paslon nomor urut 1 itu merupakan satu-satunya capres dan cawapres yang diundang oleh Ijtima Ulama.
"Kami Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menyampaikan terima kasih atas undangan untuk bisa hadir dalam kegiatan Ijtima Ulama," ujar Anies setelah menghadiri Ijtima Ulama 2023.
Anies mengaku tidak khawatir dengan label politik identitas usai menghadiri forum tersebut. Mantan Gubernur DKI jakarta itu mengatakan setiap kelompok harus dirangkul.
"Justru persoalan yang ada di negeri ini karena ada yang dimusuhi, yang dijauhi. Apa yang terjadi? Yang terjadi rasa ketidakadilan," ucap Anies.
"Mengapa semua dijangkau kecuali dua kelompok, mengapa tidak disapa kecuali satu dua kelompok," lanjutnya.
Menurut Anies, sejumlah pihak yang hadir di Ijtima Ulama juga merupakan warga Indonesia dan memiliki hak yang sama.
"Ormas keagamaan kami datang. Jadi kami menghadiri seluruh unsur masyarakat. Kami berkomitmen untuk menjaga persatuan, menjangkau semua, baik yang berpandangan sama maupun berbeda," ujar Anies.
Anies menghadiri Ijtima Ulama 2023 di Sentul, bersama cawapresnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Dalam forum itu, Anies berbicara terkait penghentian kriminalisasi terhadap ulama. Anies menyatakan bahwa wibawa pengadilan dan aparat penegak hukum harus dikembalikan. Dalam hal ini, Anies mengaku bahwa kriminalisasi terhadap lawan politik dan ulama harus dihentikan.
Baca Juga: Hadiri Ijtima Ulama PA 212 di Bogor, Anies: Kami Berdua Adalah Murid-murid dari Kiai-Habaib
"Kami melihat pentingnya untuk bisa mengembalikan kewibawaan pengadilan, kewibawaan aparat penegak hukum, dan tidak lagi ada kriminalisasi kepada siapa pun," ujar Anies di lokasi.
"Siapa pun juga, lawan politik, bahkan pribadi-pribadi tak bersalah, termasuk ulama termasuk oposisi karena hukum bukan dipakai untuk kepentingan politik," katanya menambahkan.
Anies menekankan Indonesia merupakan negara hukum, artinya para penguasa harus tunduk kepada aturan hukum yang berlaku.
Selain itu, Anies juga menyatakan akan terus memperjuangkan kemerdekaan bagi Palestina lewat forum-forum internasional.
"Kami punya komitmen untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung internasional," kata Anies.
Anies menilai bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, tidak boleh lagi ada penjajahan.
Berita Terkait
-
Yusuf Martak Ungkit Peran Penting Rizieq Shihab Menangkan Anies di Pilkada DKI Jakarta
-
Ingin Setop Kriminalisasi kepada Ulama, Anies: Hukum Bukan Dipakai untuk Kepentingan Politik
-
Anies di Ijtima Ulama 2023: Pancasila Harga Mati, Kami Tidak Berkompromi dengan Paham Komunisme
-
Hadiri Ijtima Ulama PA 212 di Bogor, Anies: Kami Berdua Adalah Murid-murid dari Kiai-Habaib
-
Mutiara Baswedan Ungkap Privilege Jadi Anak Anies Baswedan
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
5 Prompt AI Viral: Ubah Fotomu Jadi Anime, Bareng Idol K-Pop, Sampai Action Figure
-
Media Belanda Julid ke Eliano Reijnders yang Gabung Persib: Penghangat Bangku Cadangan, Gagal
-
Sudah di Indonesia, Jebolan Ajax Amsterdam Hilang dari Skuad
-
Harga Emas Antam Tembus Paling Mahal Hari Ini, Jadi Rp 2.115.000 per Gram
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024