Suara.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta semua pihak melaporkan ke pihak berwenang bila menemukan adanya tindak pelanggaran atau kecurangan dalam Pemilu 2024.
Pernyataan itu disampaikan Ganjar menanggapi kabar pertemuan Paguyuban Aparatur Sipil Negara (ASN) yang membahas pemenangan Pemilu 2024. Pertemuan itu berlangsung di Balai Desa Nglembu, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Senin (20/11/2023) lalu.
"Laporkan penegak hukum, segera laporkan," kata Ganjar ditemui di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (24/11/2023).
Menurutnya, hal-hal negatif memang perlu segera dilaporkan bila ditemukan. Terutama supaya ditindak segera oleh Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu, apalagi sampai terjadi dugaan pungutan liar.
"Jadi hal-hal negatif seperti itu laporkan, kalau itu melanggar UU pemilu kepada bawaslu tapi kalau sudah sampai ke sifatnya pungli ke pengak hukum, jadi fair semua," tuturnya.
Sementara itu, Ganjar memastikan pihaknya tidak pernah memberikan arahan untuk melakukan kecurangan.
"Tidak, kok dari partai sih, emangnya ASN partai? kan bukan, bukan, kita nggak ngarah-ngarahin gitu, kita mesti mengedukasi agar semuanya proses pemilunya sehat ya," katanya.
Sebelumnya, masyarakat di Kabupaten Boyolali dihebohkan dengan kabar peretemuan Paguyuban ASN (Aparatur Sipil Negara) yang membahas pemenangan Pemilu 2024.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Akui Jalin Komunikasi dengan Anies-Cak Imin, Tapi...
Pertemuan itu berlangsung di Balai Desa Nglembu, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, Senin (20/11/2023) lalu.
Kepala Desa Nglembu, Sutoto buka suara terkait dengan pertemuan itu.
Menurutnya, paguyuban ASN Desa Nglembu memang minta izin menggunakan gedung balai desa setempat untuk menggelar pertemuan.
Namun, kalau soal video yang beredar ada pertemuan Paguyuban ASN membahas soal Pemilu 2024 tersebut, kemungkinan memang ada, tetapi dirinya tidak ikut dalam pertemuan itu.
"Saya mengetahui video yang beredar itu, dari media. Dalam video itu, mestinya pengurus ASN yang mengikuti pertemuan itu. Soal minta izin itu, dari seorang ASN Nglembu," kata Sutoto dilansir dari ANTARA, Jumat (24/11/2023).
Menyinggung soal paguyuban ASN yang ditarik dana untuk peserta partai politik itu, dan kemudian sudah dikembalikan, kata dia, terkait hal tersebut dirinya tidak mengetahui.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024