Suara.com - Badan Pemenangan Pemilu (Baplilu) Nasional Partai Persatuan Pembangun (PPP) mendorong penegakan hukum di Indonesia agar bisa benar-benar ditegakan untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.
Wakil Sekretaris Bappilu Nasional PPP Norman Zain mengatakan, Pemilu 2024 harus berjalan dengan baik, aman tertib, damai, berintegritas, tanpa politisasi SARA, dan politik uang.
Pria yang karib disapa Didik ini mengatakan, pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu dipersiapkan secara matang.
Menurutnya, penyelenggara Pemilu membutuhkan orang-orang yang berintegritas agar Pemilu bisa berjalan dengan sukses.
"Penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu perlu disiapkan dengan matang. Selain pengetahuan dan keterampilan dalam kepemiluan, juga diperlukan integritas untuk menyukseskan pemilu," jelas Didik dalam keterangan tertulis, yang diterima Suara.com, Senin (27/11/2023).
Didik menilai, Pemilu 2024 sangatlah kompleks dan memiliki tantangan tersendiri yang harus diselesaikan pihak penyelenggara tidak terkecuali dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM).
"Penyelenggara maupun pengawas pemilu harus profesional dengan dikuatkan integritas. Kombinasi keduanya ini akan menghasilkan pemilu yang berkualitas, kredibel, dan bermartabat," terang didik.
Selain itu, lanjut Didik, jajaran Kejaksaan dan Kepolisian juga harus mampu menjaga netralitas pemilu supaya pemilu berjalan baik dan aman.
"Aparat penegak hukum harus menjaga netralitas, itu penting supaya Pemilu bermartabat dan menghasilkan Pemilu yang berkualitas," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua LABH DPP PPP Erfandi menyebut, penegakan hukum merupakan usaha untuk melaksanakan norma-norma yang telah disepakati dan ditetapkan.
"Karena tanpa Pemilu yang bersih, jujur, bermartabat dan adil, maka penegakan hukum akan terdistorsi dan semakin jauh dari cita-cita bangsa Indonesia," terang dia.
"Dalam hal ini sudah tentu rakyat Indonesia menghendaki adanya Pemilu yang jujur dan adil, pergantian kekuasaan, baik kekuasaan lembaga eksekutif maupun kekuasaan lembaga legislatif," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024