Suara.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyampaikan bahwa pihaknya akan selektif menerima dana sumbangan yang masuk untuk pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 di Pilpres 2024.
Hal itu dilakukan untuk mencegah berbagai potensi dana yang tak jelas asal usulnya disumbangkan, misalnya uang haram.
"Jadi terkait skrining, ini sesuai dengan aturan KPU. Jadi semua penyumbang itu harus membuat pernyataan di situ bahwa mereka tidak ada permasalahan pajak, kemudian tidak dalam kondisi pailit atau dalam proses kepailitan, kemudian sumbangan ini tidak mengikat," kata Bendahara TPN Ganjar-Mahfud, Orias Petrus Moedak dalam konferensi persnya di Gedung High End MNC, Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Selain itu, kata dia, dalam prosesnya penggalangan dana ini tidak saling mengikat.
"Kadi tidak ada mengikat, mentang-mentang nyumbang terus dia mau atur-atur ya, nggak ada. Jadi itu adalah syarat-syarat dari KPU. Itu screeningnya itu dan mereka harus mengisi nomor induk kependudukan dan NPWP di sana, terus tanda tangan," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, juga penggalang dana ini akan dilalukan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI.
"Terus dari kami untuk melihat supaya NIK-nya sama dan juga membuka upload KTP-nya di sana (platform digital). Jadi ini sumbangannya, screeningnya hanya sampai di level itu, dan itu merefer kepada ketentuan KPU," tuturnya.
Sumbangan
Sebelumnya Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, membuka penggalangan dana bagi masyarakat yang ingin bergotong royong membiayai kegiatan kampanye pasangan capres-cawapres nomor urut 3 di Pilpres 2024.
Baca Juga: Megawati Dkk Rapat Rutin Bareng TPN Ganjar-Mahfud, Ternyata Bahas Strategi Baru Hadapi Kampanye
Penggalangan itu dibuka melalui platform digital yang diberi nama gotongroyongrakyat.id. Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, mengatakan, bahwa semua dilakukan atas dasar inisiatif baru.
"Lewat galang dana ini, rakyat ikut bergotong royong dalam memenangkan Mas Ganjar dan Prof Mahfud dalam Pilpres 2024,” kata Arsjad dalam konferensi persnya di Gedung High End MNC, Jakarta, Rabu (29/11).
Menurutnya, untuk memastikan Pemilu berjalan luber dan jurdil, maka masyarakat perlu terlibat aktif sebagai aktor, bukan hanya objek.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui penggalangan dana massal untuk pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud. Arsjad menegaskan penggalangan dana massal ini seperti slogan Mas Ganjar, yaitu “Tuanku ya Rakyat, Jabatan Hanya Mandat”.
Arsjad mengungkapkan, TPN berencana menggalang dana rakyat dalam 2 tahap. Pertama, melalui platform digital gotongroyongrakyat.id yang diluncurkan TPN. Kedua, melalui penjualan produk merchandise resmi Ganjar-Mahfud atau official merchandise.
Platform donasi massal gotongroyongrakyat.id bisa diakses seluruh masyarakat Indonesia dengan minimal donasi Rp 10.000 dan maksimal Rp 2,5 miliar untuk donatur perorangan. Sementara itu, perusahaan bisa berpartisipasi mendukung Ganjar-Mahfud dengan maksimal donasi sebesar Rp 25 miliar.
Adapun dana dari rakyat yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan kampanye, survei, dan kebutuhan lainnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
- BPJS PBI Tiba-Tiba Nonaktif di 2026? Cek Cara Memperbarui Data Desil DTSEN untuk Reaktivasi
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024