Suara.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengakui bila pemerintahan saat ini koruptif. Bahkan, ia menilai bila perilaku koruptif dalam pemerintah telah menjadi budaya.
Pernyataan tersebut diungkapkan Ganjar saat berdialog dengan para jajaran pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Kamis (30/11/2023).
Awalnya, ia mengungkapkan, saat masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Kala itu, ia mengaku pernah melakukan riset kecil di tengah kekhawatirannya mengenai perilaku koruptif di dalam pemerintahannya menjadi budaya.
"Saya takut wajar, biasa, menjadi biasa, kemudian distempeli 'budaya'. Loh kan bahaya ini. Bahaya ini. Budayawan protes, kita juga protes," kata Ganjar.
"Nah pada saat itulah bapak ibu, apakah menurut anda pemerintah ini koruptif? Jawabannya, iya," sambungnya.
Ia mengatakan, label yang muncul adalah cerita-cerita soal seorang menjadi PNS karena adanya 'orang dalam'. Menurutnya, hal itu perlu diubah, agar tindakan korup tidak terjadi lagi.
"Kalau saya tidak punya akses pada 'orang dalam' saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Ini cerita-ceritaa yang muncul. Maka label berikutnya adalah tidak korupsi. Mboten korupsi. Maka jadilah essai, mboten korupsi, mboten ngapusi," tuturnya.
"Bagaimana mencoba praktik itu, pidato pertama saya bapak ibu mulai hari ini tidak ada setoran ya. Bapak ibu mulai hari ini, kalau mau naik jabatan silahkan anda mengikuti tes namanya promosi terbuka. Bahasa kerennya lelang jabatan. Prosesnya seperti ini. Di UU ASN sudah ada, saya pernah ikut membuat, jadi saya agak ngerti substansi di dalam," sambungnya.
Lebih lanjut, Ganjar menceritakan usai mewanti-wanti jajarannya ke depan agar tak ada lagi setoran, justru dirinya malah didatangi seseorang yang ingin memberikan suap.
"Terus kita praktikan, dan praktik pertamanya, orang nyuap saya. Karena saya dikira ber-chyanda. Dianterin lah saya. Bapak, anda saya kasih dua pilihan. Yang paling simpel minta maaf. Yang kedua, kasihkan duit ini kepada yang berhak. Pertama, kalau ini duit anda, adalah keluarga anda. Tapi seandainya dari yang lain kembalikan," ujarnya.
"Langsung keringetnya keluar sejagung-jagung. Oke. Setelah itu kemudian kami baru tahu itulah kebiasaan. Maka mencegahnya menggunakan e-budgeting. Sistem pemerintahan berbasis elektoral," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 30 Wakil Menteri Rangkap Jabatan Jadi Komisaris BUMN, Ini Daftar Namanya
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
- 5 Kipas Angin Sedingin AC Lebih Murah dan Irit Listrik
- Ramalan 12 Shio Bulan di Juli 2026: Peruntungan Karier, Keuangan, Asmara, dan Kesehatan
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024