Anies Baswedan Tanggapi Kebocoran Data KPU: Pesan Tentang Turunnya Kepercayaan yang Agak Serius

Suara.com - Calon presiden (capres) nomor urut satu Anies Baswedan menanggapi dugaan kebocoran data Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Merespons hal tersebut, Anies kemudian menyinggung kepercayaan masyarakat yang menurun dalam demokrasi.

"Nah kalau demokrasi, pilarnya adalah trust (kepercayaan). Kami melihat trust itu mengalami penurunan," kata Anies di Kantor PWI, Jakarta Pusat pada Jumat (1/12/2023).

Dia pun menyebut, ada banyak indikasi yang menunjukkan menurunnya kepercayaan publik.

"Apalagi jelang Pemilu. Kemarin kami sampaikan di Bawaslu, Indonesia sudah mengalami pemilu bebas lima kali. Sejak tahun 1999. Hari ini yang sering kami dengar adalah netralitas," tutur Anies.

Kemudian, kata Anies, muncul pertanyaan tentang dugaan adanya kecurangan.

"Pertanyaan akankah terjadi kecurangan? Itu artinya, tumbuh keraguan atas negara di dalam menyelenggarakan ritual demokrasi. Pemilu yang waktunya hanya enam jam. Itu dikhawatirkan semua orang," ujarnya.

"Apalagi muncul data KPU kemarin bocor. Memberikan pesan kepada semua, tentang penurunan trust yang agak serius. Ini harus dikembalikan," sambungnya.

Data KPU Bocor

Baca Juga: Soal Kebocoran Data DPT di KPU, Ganjar Minta Segera Dibenahi: Kalau Sistemnya Rentan Nanti Publik Punya Analisir Negatif

Sebelumnya, perhatian publik tertuju pada peretas anonim bernama 'Jimbo' yang mengklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut.

Akun tersebut membagikan 500.000 data contoh dalam satu unggahan di situs BreachForums. Situs tersebut biasanya untuk menjual data-data hasil peretasan.

Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id.

Dalam unggahannya, Jimbo mengungkapkan dari 252 juta data yang diperolehnya, terdapat beberapa data yang terduplikasi.

Setelah dilakukan penyaringan, ditemukan 204.807.203 data. Angka tersebut hampir sama dengan jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.

Data yang berhasil diakses 'Jimbo' itu mencakup informasi pribadi, seperti nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nomor KTP, nomor paspor pemilih di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kode tempat pemungutan suara (TPS).