Timnas AMIN Ajak 6 Juta Warga Jakarta Tolak Usulan Gubernur Dipilih Presiden di RUU DKJ

Suara.com - Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyatakan menolak usulan Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden seperti yang tertuang dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Sebab, regulasi tersebut dinilai akan merugikan masyarakat.

Juru Bicara Timnas AMIN, Marco Kusumawijaya pun mengajak 6 juta warga Jakarta yang memiliki hak pilih untuk menolak RUU DKJ ini.

"Saya mengimbau betul, 6 juta suara Jakarta harus menolak ini (RUU DKJ)," ujar Marco di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

Menurut Marco, RUU DKJ ini membuat masyarakat kehilangan suara yang seharusnya bisa digunakan untuk memilih pemimpinnya lewat Pilkada.

Bahkan, ia mengemukakan nasib Jakarta, bila draf tersebut disahkan, bakal bergantung dengan keputusan presiden yang akan menentukan pilihannya.

"Anda bayangkan nanti, Anda nggak punya hak pilih gubernur dan wakil gubernur anda. Anda tidak bisa menentukan nasib Jakarta," ucapnya.

Awasi Proses RUU DKJ

Ia juga mengajak masyarakat untuk mengawasi proses penyusunan RUU DKJ yang saat ini berjalan di DPR.

Menurutnya harus dipastikan opsi peniadaan Pilkada itu dihapuskan sebelum draf disahkan menjadi undang-undang.

Baca Juga: Wacana Gubernur Ditunjuk Presiden Seperti Kembali ke Era VOC, JJ Rizal: DKJ Itu Daerah Kompeni Jakarta

"Sekarang bolanya ada di DPR, kita awasi DPR kita, kita lawan. Yang jelas AMIN pasti menolak jadi kekuatan yang harus kita pilih unthk menolak itu adalah di AMIN," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta diusulkan agar dipilih oleh presiden usai tidak lagi menyandang status ibu kota. Hal tersebut tertuang dalam RUU tentang Pemerintahan Provinsi DKJ.

RUU ini sudah disetujui Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk dibahas di tingkatan selanjutnya. Dalam Bahan Rapat Pleno Penyusunan RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta pada Senin (4/12) kemarin, Gubernur DKJ diusulkan agar tidak dipilih oleh rakyat.

"Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD," demikian bunyi draf RUU DKJ Ayat (2) Pasal 10, dikutip Selasa (5/12/2023).

Lalu, untuk masa jabatan gubernur dan wakil gubernur masih sama seperti sebelumnya, yakni lima tahun dan bisa menjabat untuk dua periode.

"Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan," demikian bunyi pasal 10 ayat 2.

Draf RUU ini masih berupa usulan dan bisa berubah ketentuannya sesuai dengan pembahasan di tingkat legislatif.

Terkait dengan rapat Baleg kemarin, mayoritas alias sebanyak delapan fraksi menyatakan menyetujui pembahasan RUU DKJ dilaksanakan. Sementara, hanya fraksi PKS yang menolak.