Suara.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi rencana calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang ingin menjadikan Lapas Nusakambangan sebagai penjara khusus koruptor.
Menurut Anies, dalam upaya pemberantasan korupsi, hal yang paling penting ialah menyiapkan sanksi yang membuat koruptor jera.
“Salah satu yang paling efektif terkait korupsi yang mendasarkan atas keserakahan, karena yang ditanganin KPK itu korupsi yang berdasarkan keserakahan, dengan memberikan hukuman yang menjerakan,” kata Anies di Vihara Dewi Welas Asih, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (9/12/2023).
“Hukum yang menjerakan itu bukan lokasinya tapi konsekuensinya,” tambah dia.
Anies menilai hukuman yang mampu membuat koruptor jera ialah membuatnya miskin. Untuk itu, perlu hukum yang bisa merampas harta para koruptor.
“Kita rampas seluruh asetnya. Apa yang diinginkan koruptor itu hedonis, hidup berlebih konsumtif. Nah, begitu dimiskinkan, hilang semua,” ujar Anies.
Sebab, kata dia, jika seorang koruptor diberikan hukuman yang panjang tetapi harta masih dimiliki, begitu keluar penjara, dia masih bisa menikmati harta hasil korupsi.
“Karena itu lah, kami yakin dengan dituntaskannya Undang-Undang Perampasan Aset itu akan bisa menjadi salah satu obat mujarab di dalam menghadapi korupsi karena keserakahan,” tandas Anies.
Sebelumnya, Ganjar menyatakan bahwa dirinya bakal menjadikan Lapas Nusakambangan sebagai penjara khusus napi koruptor. Menurutnya, hal itu akan memberikan efek jera bagi para koruptor.
Baca Juga: Lagi 'Chill' di Mal GI, Ganjar Malah Dikejar Cewek Korea, Ternyata Pengin Ini
Pernyataan itu disampaikan Ganjar di hadapan ribuan mahasiswa saat memberikan kuliah kebangsaan di Convention Hall Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC), Jumat (8/12/2023).
"Tempatnya terpencil jauh dari mana-mana, masih banyak semak belukar. Dulu ada napi terkenal namanya Johny Indo, yang melarikan diri sampai dijadikan film. Setuju nggak kalau koruptor dimasukkan sana?" tanya Ganjar yang dijawab setuju oleh mahasiswa.
Ia mengatakan, bersama Mahfud MD memang konsen terhadap pemberantasan korupsi. Tak hanya itu, ia menyampaikan, menurut data yang diperoleh, negara mengalami kerugian akibat korupsi mencapai Rp 42 triliun.
Padahal uang itu dapat digunakan untuk peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
"Padahal dengan uang Rp 42 triliun kalau untuk bangun puskesmas senilai Rp 5 miliar bisa jadi 8.400 puskesmas," ujarnya.
Tak hanya itu, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga berkomitmen memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sehingga kembali mennjadi lembaga yang independen.
Berita Terkait
-
Momen Anak Ganjar dan Anies Duduk Bareng: Kita Biasa-biasa Aja, Nggak Ada Permusuhan
-
Ngeri Lihat Padatnya Jadwal Kampanye Sang Ayah, Alam Ganjar Khawatirkan Soal Ini
-
Usai Datangi Keraton Kesepuhan Cirebon, Anies Jalan Kaki Sapa Warga di Alun-alun Sangkala Buana
-
Anies Baswedan: Sudah Waktunya KPK Dipimpin Orang Berintegritas
-
Anies Koreksi SBY yang Sebut Pilpres 2024 Bak Perang Baratayuda: Tidak Ada Musuh...
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024