Suara.com - Debat cawapres hingga kini masih menjadi perbincangan publik. Perhelatan itu merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu masyrakat untuk melihat kompetensi masing-masing calon.
Tentu saja pada acara itu terdapat banyak hal yang menarik perhatian publik. Salah satunya pernyataan Mahfud MD mengenai korupsi.
Pada debat kemarin, ia mengatakan kalau korupsi juga merusak matra alam Indonesia. Baik di darat, laut, hingga udara tindakan korupsi selalu ada.
"Korupsi juga terjadi di 3 matra alam kita ini, kita menginjak bumi ada korupsi di tanah dan pertambanban. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnta apa? Rakyat miskin," ungkapnya.
Sebelum masuk ke dalam gagasan milik Ganjar-Mahfud mengenai pemberantasan korupsi ini. Mari kita simak terlebih dahulu peningkatan kasus korupsi berikut ini.
Tentang Kasus Korupsi di Indonesia
Sebuah lembaga pemantau korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap ada peningkatan kasus korupsi sepanjang 2022. Tren peningkatannya pun terlihat signifikan.
Peneliti ICW Lalola Easter mengatakan total kerugian dalam kasus korupsi tahun lalu mencapai Rp48,81 triliun.
Pada 2022, ada sebanyak 2.056 putusan perkara tindak pidana korupsi dengan total 2.249 terdakwa. Hukuman pidana penjara yang dijatuhkan di seluruh tingkat pengadilan rata-rata 40 bulan.
Baca Juga: Skandal Emas Antam: Budi Said Tersandung Korupsi, PKPU Berantakan
"Untuk jumlah kerugian negara tahun 2022 itu sebesar Rp48,81 triliun dengan jumlah nilai suap, gratifikasi, pemerasan, serta pungli sebesar Rp376,71 miliar dan jumlah pencucian uang sebesar Rp244,728 miliar," ujar Lalola.
Peneliti ICW Lalola Easter menambahkan para terdakwa korupsi sampai saat ini belum mendapatkan sanksi dan hukuman secara maksimal. Pekerjaan yang paling banyak terjerat korupsi antara lain pegawai pemda, swasta, dan kepala desa.
Selain itu, terjadi juga fenomena yang disebut-sebut sebagai Trias Koruptika. Hal itu terjadi karena korupsi terjadi di hampir seluruh sektor pemerintahan.
Baik dari lembaga eksekutif, legislatif, terakhir korupsi hakim agung semakin melengkapi korupsi di sektor yudikatif. Alhasil prinsip check and balances antar tiga cabang kekuasaan tersebut menjadi tidak berjalan. Alih-alih menjadi penyeimbang, masing-masing dari lembaga tersebut justru turut dalam pusaran korupsi.
Gagasan Ganjar Mahfud Soal Pemberantasan Korupsi
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 ini berkali-kali menegaskan berjanji untuk memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Janji tersebut merupakan bagian misi mereka mempercepat pelaksanaan supremasi hukum yang berkeadilan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024