Suara.com - Para pelaku usaha konveksi dan sablon ternyata harus perang harga agar bisa mendapatkan orderan dari para calon legislatif (Caleg) di Pemilu 2024. Hal itu diakui oleh pemilik konveksi di Tambora, Jakarta Barat, Danu Sofyan.
Meski terpaksa banting harga, Danu mengaku tempat usahanya masih tetap mendapat keuntungan dari pembuatan alat peraga kampanye (APK) yang dipesan para caleg.
“Jadi sesama pengusaha sablon harus melakukan perang harga, banting-banting harga gitu. Jadi margin keuntungan tipis, tapi total kuantiti (kuantitas) order jadi lebih banyak,” kata Danu lewat sambungan telepon, kepada Suara.com, Kamis (28/12/2023).
Danu pun mengaku memanfaatkan momen Pemilu 2024 untuk menyabet untung besar.
“Iya pasti, memanfaatkan momen kita udah pasti orientasinya keuntungan yang tinggi dari momen sebelumnya,” kata Danu.
Tak jarang, Danu mengaku kebanjiran orderan dari caleg di tahun politik ini. Jika sudah kebanjiran orderan seperti ini, maka ia mengoper order tersebut ke rekananya agar bisa dikerjakan sesuai batas waktu.
“Jadi kalau lagi kebanjiran order gini mau gak mau kita oper ke rekanan biar gak lewat deadline,” ungkapnya.
Patok DP 60 Persen ke Caleg
Danu mengatakan, rata-rata caleg yang ingin memesan atribut kampanye langsung datang ke tempat usahanya. Jadi tanpa perantara orang lain atau tim suksesnya.
Baca Juga: Pemilu 2024 jadi Ladang Cuan Tukang Sablon di Jakarta, Untung 200 Persen Garap Atribut Caleg
Danu mengaku, selalu meminta uang muka alias down payment (DP) kepada para caleg sebesar 60 persen dari total harga pesanan.
“Biasanya pas ngasih desain kita langsung minta DP 60 persen,” jelas Danu.
Periode pembayaran kedua, yakni saat pengerjaan order sudah mencapai 30 persen.
“Kalau sudah dikerjakan sebanyak 30 persen dari jumlah order, baru kita minta 20 persen lagi pembayarannya,” kata Danu.
Pelunasan baru dilakukan jika orderan yang dikerjakan Danu telah rampung.
Selama ini, Danu mengatakan, pihaknya belum pernah menemui para Caleg yang gagal bayar terhadap produk pesanannya.
Meski demikian, Danu mengkalaim, saat ini ada satu orang Caleg yang masih tersendat melakukan pembayaran.
“Gagal bayar belum pernag, tapi ada satu saat ini yang pembayaran untuk 80 persennya agak susah. Jadi dia baru DP awal 60 persen,” tandasnya.
Berita Terkait
-
Pemilu 2024 jadi Ladang Cuan Tukang Sablon di Jakarta, Untung 200 Persen Garap Atribut Caleg
-
KPU Nyatakan Ribuan Surat Suara Dikirim Lebih Awal Di Taiwan Rusak, Bawaslu Beda Pendapat: Berpotensi Pidana!
-
Titah AHY ke Kader Demokrat: Mari Kita Gaspol, Jangan Tanggung-tanggung Biar Hasilnya Tidak Nanggung
-
Pemungutan Suara di Hong Kong akan Gunakan 4 TPS dan Metode Pos
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024