Suara.com - Ketua Badan Kebudayaan Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BKN PDIP) Aria Bima menyebut ada upaya mengkondisikan lembaga survei demi kepentingan politik. Ia mengaku mendengarnya dari kubu Tim Nasional (Timnas) Anies-Muhaimin di DPR RI.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI itu mengaku sering berdiskusi mengenai Pilpres dengan rekan-rekan dari pendukung AMIN di NasDem, PKB, dan PKS.
Pengkondisiannya dengan membangun narasi Pilpres akan berlangsung satu putaran.
"Saya dengan teman-teman Komisi VI dari 01, memang melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran. Jadi, kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu satu putaran," ujar Aria Bima di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).
Seharusnya, kata Aria Bima, tiap lembaga survei saling bertemu dalam menguji dan meneliti hasil jajak pendapatnya.
Tujuannya untuk mendapatkan kesimpulan akademis atas kondisi perpolitikan di tengah masyarakat.
Uji Secara Akademis
"Kenapa justru paslon yang disuruh komentar, harusnya media, baik itu TV One Kompas CNN, dan lain-lain mempertemukan antarlembaga survei, untuk menguji teknologi secara akademis," kata Aria Bima.
Selain itu, menurutnya lembaga survei bertugas untuk memotret realitas melalui sampel atau responden.
Baca Juga: Hasil Survei Elektabilitasnya Selalu Kalah, Mahfud: Pembuktiannya di Pengadilan Rakyat 14 Februari
"Bukan menciptakan hasil yang sesuai dengan keinginan membangun opini satu putaran," kata dia.
Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengusulkan pembentukan satu komite independen untuk memantau kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga.
"Jadi, diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024