Suara.com - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan tentang tumpang tindih kewenangan dalam sektor keamanan di Indonesia.
Ganjar Pranowo mengaku sudah mempelajari masalah tumpang tindih, konflik antar lembaga, selama 10 tahun menjadi Gubernur dan saat menjadi Anggota DPR RI.
Ganjar mengaku sudah memiliki analisis sosiologis. "Tidak perlu diteliti dari nol. Data sudah ada, tinggal ambil keputusan," kata Ganjar.
Pasangan Mahfud MD ini mengaku komitmen terhadap penataan institusi pertahanan dan keamanan.
"Membereskan yang tumpang tindih harus dimulai dari pemimpin tertinggi," katanya.
Ganjar mencontohkan, masalah pertahanan di laut semua lembaga yang berwenang harus disatukan dalam sebuah institusi.
"Seluruh yang tumpang tindih perlu harmonisasi dan negosiasi,"
Ganjar mengaku masalah negara tidak boleh diurus oleh pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah dan Forkopimda perlu dilibatkan.
Redefinisi Politik Bebas Aktif
Baca Juga: Debat Capres, Anies Baswedan Ingin Indonesia Jadi Penentu Arah Perdamaian Dunia
redefenisi politik bebas aktif. Untuk mengatasi persoalan pertahanan dan keamanan serta politik luar negeri Indonesia.
Ganjar Pranowo mengatakan, politik luar negeri adalah alat untuk negosiasi terhadap dunia luar. Tapi kepentingan nasional harus nomor satu.
"Kenapa itu penting, karena kita betul-betul bisa melakukan redefinisi terhadap politik bebas aktif yang disesuaikan dengan kondisi kekinian," kata Ganjar Pranowo saat memaparkan visi dan misi pada debat ketiga Calon Presiden, Minggu 7 Januari 2024.
Ganjar mengatakan, pemerintah perlu mmilah kekuatan dan keinginan bangsa dan negara. Rakyat butuh banyak lapangan kerja.
"Investasi harus lebih banyak," ungkapnya.
Pada debat ketiga Pilpres 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1/2024), kembali mempertemukan tiga capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jalan Putri Hijau/Yos Sudarso Medan Ditutup 31 Januari hingga 6 Februari, Arus Lalin Dialihkan
- Reshuffle Kabinet: Sugiono Jadi Menko PMK Gantikan 'Orang Jokowi', Keponakan Prabowo Jadi Menlu?
- 4 Cushion Wardah untuk Tutupi Kerutan Lansia Usia 50 Tahun ke Atas
- 5 Mobil Bekas Rp30 Jutaan yang Cocok untuk Guru Honorer: Solusi Ekonomis untuk Mobilitas Sehari-hari
- Ketua KPK Jawab Peluang Panggil Jokowi dalam Kasus Korupsi Kuota Haji
Pilihan
-
5 HP Murah Mirip iPhone Terbaru: Gaya Mewah Boba 3 Mulai Rp900 Ribuan!
-
Rupiah Melemah ke Rp16.786, Tertekan Sentimen Negatif Pasar Saham
-
Jokowi Angkat Bicara Soal Dugaan Korupsi Mantan Menag Yaqut: Saya Tidak Pernah Perintahkan Korupsi!
-
Siapa yang Meminta Iman Rachman Mundur dari Dirut BEI?
-
Skandal Sepak Bola China: Eks Everton dan 72 Pemain Dijatuhi Sanksi Seumur Hidup
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024