Suara.com - Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespons soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai data pertahanan yang tidak bisa semua dibuka seperti toko kelontong.
Menurutnya, Ganjar hanya meminta data umum yang bisa disampaikan secara umum. Sehingga bukanlah, data pertahanan yang bersifat tertutup atau tidak bisa dikemukakan.
“Oh tidak, saya tidak (meminta) memberikan data, makanya kemarin yang saya sampaikan itu data luar negeri terkait dengan indeks, beberapa indeks. Indeks pertahanan dan sebagainya dan itu data umum bukan data dari dalam negeri,” kata Ganjar saat ditemui di Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (9/1/2024).
Ganjar mengatakan, hanya satu data dari dalam negeri yang ditanyakan kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pada saat debat capres terkait kekuatan pokok minimum (MEF).
“Hanya berapa persen. Bener enggak segini? hanya itu saja. Tapi larinya malah ke mana-mana, enggak, saya enggak bongkar-bongkar. Bahkan saya sekarang ikuti di media wah ini rahasia,” ungkapnya.
Capres berambut putih ini menyebut data yang dia paparkan pada saat debat sudah tidak tertera di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan berasal dari sumber lainnya.
“Saya waktu mencari data itu saya tidak menemukan di Kemenhan, tidak menemukan. Justru kita bertanya-tanya apakah karena ini tidak ada buku putih pertahanan sehingga kita blank tidak bisa membaca, ataukah sengaja tidak ditampilkan,” jelasnya.
“Justru kemarin itu kita ingin membuka, maka kalau ada yang mengatakan tidak mengedukasi saya edukasi, eh kita tidak punya buku putih pertahanan loh. Dan di seluruh dunia ada, maka kita menjadi tidak jelas maka berubah-ubah. Maka saya sampaikan perencanaannya harus bottom up," ujarnya
Lebih lanjut, Ganjar menyatakan dalam debat kemarin dirinya tidak pernah bermaksud untuk menyerang secara personal kepada calon presiden manapun. Dia ingin debat berlangsung interaktif, di mana ada adu argumen dari setiap calon presiden.
“Kalau saya rasanya tidak pernah sekalipun menyerang Pak Prabowo dan Mas Anies? Secara pribadi itu enggak itu, semua kebijakan kok. Karena saya memang akan mengedukasi. Semua yang saya sampaikan visi-misi, bagaimana diplomasi internasional kita, bagaimana kelembagaan kita, bagaimana kita fighting pada kondisi hari ini,” pungkasnya.
Data Pertahanan Rahasia Negara
Sebelumnya, Jokowi mengatakan data pertahanan, termasuk alutsista tidak dapat dibuka seluruhnya. Ini dikarenakan menyangkut strategi besar negara.
Hal itu disampaikan Jokowi menyoal adanya calon presiden yang meminta data pertahanan dibuka secara transparan kepada publik dalam debat ketiga Pilpres 2024, Minggu (7/1/2024) malam.
"Nggak bisa semuanya dibuka kayak toko kelontong, nggak bisa, nggak bisa, ya," kata Jokowi di sela kunjungan kerja di Serang, Banten, Senin (8/1/2024).
Jokowi menuturkan, banyak hal yang berkaitan dengan pertahanan memang harus dirahasiakan karena menyangkut keamanan negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024