Suara.com - Jusuf Kalla alias JK berkomentar terkait pelaporan Anies Baswedan ke Bawaslu usai mencecar Prabowo Subianto terkait kepemilikan lahan pribadi seluas 340 ribu hektare dalam debat capres pada Minggu (7/1) malam.
Menurut JK, tidak ada masalah Anies dilaporkan ke Bawaslu. JK menyebut Bawaslu seharusnya juga meminta keterangan Presiden Joko Widodo terkait pelaporan Anies.
"Kalau diperiksa gampang Anies, minta kesaksian dari Pak Jokowi," kata JK di kediamannya di Jakarta Selatan, Rabu (10/1/2024).
Sebab JK menilai Jokowi yang pertama kali menyinggung lahan milik Prabowo, tepatnya saat momen debat capres pada Pilpres 2019 lalu.
"Anies kalau ditanya dari mana datanya? Dari Pak Jokowi. Panggil Pak Jokowi," jelas JK.
Lebih lanjut, JK menilai bahwa Anies hanya meniru pertanyaan Jokowi pada Pilpres sebelumnya. Jika Bawaslu penasaran, JK menyarankan untuk bertanya langsung ke Jokowi.
"Jumlah lahan itu kan sedangkan asalnya itu ada semuanya itu dari data yang disampaikaan Pak Jokowi 5 tahun lalu. Jadi kalau Anies dipanggil Bawaslu," tutur JK.
"Dia kan mengatakan saya cuma tiru, dasarnya Pak Jokowi nanti yang ditanya Pak Jokowi dapat data dari mana nah itu nanti," lanjutnya.
Dilaporkan ke Bawaslu
Baca Juga: Prabowo dan Sejumlah Menteri Dorong Pembangunan Giant Sea Wall, Begini Alasannya
Sebelumnya, pendekar Hukum Pemilu Bersih (PHPB) melaporkan Anies ke Bawaslu. Sebab, mereka menilai Anies memberikan pernyataan yang langsung menyerang Prabowo dalam debat ketiga capres-cawapres, Minggu (7/1).
Menurut PHPB, Anies menyerang Prabowo dalam kedudukannya sebagai Menteri Pertanahan dan pribadi perihal anggaran pertahanan yang menurutnya sebesar Rp700 triliun.
PHPB juga mempersoalkan pernyataan Anies terkait bidang tanah Prabowo yang disebut seluas 340 ribu hektare.
Bahkan, Anies juga disebut telah menghina kinerja Prabowo Subianto dengan memberi nilai 11 dari 100 selaku Menteri Pertahanan.
Perwakilan PHPB Subadria Nuka mengatakan anggaran pertahanan dan luas bidang tanah pribadi Prabowo yang disampaikan oleh Anies dalam debat salah.
"Diketahui jumlah anggaran Kemenhan tidak mencapai Rp700 triliun,” kata Subadria kepada wartawan, Selasa (9/1/2024).
Berita Terkait
Terpopuler
- PP Nomor 9 Tahun 2026 Resmi Terbit, Ini Aturan THR dan Gaji ke-13 ASN
- 31 Kode Redeem FF Max Terbaru Aktif 10 Maret 2026: Sikat Diamond, THR, dan SG Gurun
- Media Israel Jawab Kabar Benjamin Netanyahu Meninggal Dunia saat Melarikan Diri
- Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
- Promo Alfamart dan Indomaret Persiapan Hampers Lebaran 2026, Biskuit Kaleng Legendaris Jadi Murah
Pilihan
-
Eksklusif! PowerPoint yang Dibuang Trump Sebabkan Tentara AS Mati
-
Belanja Rp75 Ribu di Alfamart Bisa Tebus Murah: Minyak Goreng Rp36.900 hingga Sirup Marjan Rp6.900
-
Ayah hingga Istri Tewas! Mojtaba Khamenei: AS-Israel Akan Bayar Darah Para Syuhada
-
Abu Janda Maki Prof Ikrar di TV, Feri Amsari Ungkap yang Terjadi di Balik Layar
-
Resmi Ditahan, Yaqut Diduga Terima Fee dari Jemaah Daftar Bisa Langsung Berangkat Haji
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024