Suara.com - Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan menanggapi isu bantuan sosial atau bansos yang dipolitisasi oleh penyelenggara negara atau pejabat menjelang Pemilu 2024. Dia bilang, dana bansos berasal dari rakyat, bukan dari pribadi para pejabat.
"Sebenarnya bansos itu baik baik saja. Itu buat semua, negara untuk mensejahterakan rakyatnya, itu kan. Tetapi, tentunya bahwa bansos ini jangan di politisasi, jangan disalahgunakan. Bansos ini dari negara, bukan dari person pasangan calon," kata Abhan ditemui wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/1/2024).
"Bukan dari person menteri ini, ini juga duit rakyak, gitu kan. Itu narasi harus bangun," tegasnya.
Ditegaskannya juga, bahwa bonsos yang disalurkan merupakan kewajiban negara untuk mensejahterahkan rakyat.
"Jadi bahwa ini bukan kemudian dari menteri ini, dari tim ini, bukan. Ini negara, emang negara berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi narasi yang harus dibangun itu," ujarnya.
Para penyelenggaran yang memiliki keterkaitan dengan pemilu, harus memisahkan kepentingan partai atau kelompoknya dengan tugas jabatannya.
"Ketika berkegiatan kampanye, dia harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Nah, ini harus dibuktikan apakah kegiatan itu adalah kampanye, atau kegiatan dalam rangka tugas melaksanakan fungsinya sebagai pejabat negara, menteri atau apapun itu, itu yang saya kira harus di jelaskan," tuturnya.
Kepada Bawaslu, Abhan meminta untuk aktif melakukan pengawasn kepada penyelenggara negara. Dia bilang, jika tidak mendapatkan laporan masyarakat, Bawaslu dapat menggunakan mekanisme temuan.
"Yangpenting adalah Bawaslu itu responsif. Harus responsif. Seandainya pun enggak ada laporan dari masyarakat, kalau memang dilihat ada dugaan pelanggaran, maka keaktifan lewat mekanisme temuan harus dijalankan. Jadi kan tidak harus menunggu laporan dari masyarakat," katanya.
Baca Juga: Detik-detik Anies Baswedan Dipeluk Pria Kampung Bayam Sambil Nangis
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024