Suara.com - Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Sudirman Said, menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) jelas-jelas kini condong kepada salah satu calon dalam Pilpres 2024.
Dalam hal ini, Sudirman Said merespons mengenai pernyataan Jokowi tentang presiden dan menteri boleh berkampanye dan memihak.
Sudirman beranggapan, Jokowi wajar saja condong pada salah satu calon karena anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka merupakan cawapres di Pilpres 2024.
"Mau tidak mau kan terlihat Pak Presiden condong pada satu calon. Kalau mau lebih terus terang putranya ikut menjadi bagian dari kontestasi dan pasti arahnya ke sana," kata Sudirman di Rumah Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).
Menurut Sudirman, sikap Jokowi yang menyatakan presiden dan menteri boleh memihak adalah contoh buruknya praktik demokrasi. Ia menilai Jokowi sedang membantu nepotisme pasca era Orde Baru.
"Itu juga menjadi, contoh buruk dari praktik demokrasi. Kalau saya nyebutnya nepotisme, yang mendorong Reformasi 98 itu kan nepotisme yang akut ya dan sekarang lagi dibangun kembali," ucap Sudirman.
Lebih lanjut, Sudirman menilai Jokowi semestinya menjadi pemimpin tertinggi dalam menegakkan etika dan tidak hanya urusan legalitas secara hukum.
Oleh sebab itu, Sudirman merasa prihatin seorang presiden telah secara terbuka menyatakan boleh berkampanye dan memihak.
"Peran terbesar seorang presiden adalah menjadi pemimpin moral, gitu. Karena dengan moral itu, bawahnya ikut semua. Jadi kami sangat prihatin apabila sikap itu dikatakan bahkan seperti didakwahkan," jelas Sudieman
"Seperti 'silakan para menteri mau kampanye silakan, saya nanti juga mau kampanye boleh kok'," lanjutnya.
Sebelumnya diberitakan, Jokowi menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden.
Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.
Berita Terkait
-
JK Mengaku Usahanya Diganggu Gara-gara Dukung Anies, Ini Daftar Gurita Bisnis Kalla Group
-
Presiden Boleh Kampanye, TKN: Jangan Diberi Narasi Sesat, Megawati dan SBY Boleh Berkampanye untuk Diri Sendiri
-
Silaturahmi ke Ponpes Al Kahfi Kebumen, Gibran-Prabowo Miliki Program untuk Sejahterakan Pondok Pesantren dan Santri
-
Sebut Presiden Boleh Memihak, Politisi Nasdem Tantang Jokowi Cuti: Gara-gara Si Anak
Terpopuler
- 6 Ramalan Shio Paling Beruntung di Akhir Pekan 4-5 Oktober 2025
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
- Fakta-Fakta Korupsi Bupati HSS Kalsel, Diduga Minta Dana Proyek Puluhan Miliar
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 3 Oktober: Klaim Ballon d'Or 112 dan Gems
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024