Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi program bantuan sosial (bansos) Presiden Joko Widodo yang tidak melibatkan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Menurut Hasto, hal ini berpotensi menjadi politisasi bansos. Padahal, bansos bukan hanya kebijakan Jokowi selaku presiden, tetapi juga kebijakan yang dibangun oleh legislatif.
"Inilah yang menjadi kebijakan partai yang kemudian diperjuangkan bersama-sama di DPR RI dengan dukungan seluruh partai politik untuk dijalankan oleh eksekutif sehingga bansos bukan kebijakan presiden," kata Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).
Untuk itu, Hasto menjelaskan seharusnya pembagian bansos dilakukan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Jika tidak, dia menyebut pembagian bansos bisa terkesan politis.
"Beliau (Risma) tidak mau data-data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga, maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu lalu Ibu Risma tidak diajak?" ujar Hasto.
"Termasuk di dalam kebijakan raskin sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo-Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat," tambah dia.
Sebelumnya, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak ikut Presiden Jokowi saat membagikan bansos.
Menurutnya, kementerian/lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.
"Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).
Baca Juga: Hasto PDIP Ungkap Oknum Aparat Minta 100 Suara per TPS ke Kepala Daerah di Jatim
Ari membantah kabar bahwa Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP.
"Enggak. Enggak ada (korelasi dengan) status kepartaian," ucap Ari.
Berita Terkait
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
- KPK Buka Peluang Periksa Nusron Wahid Terkait Kasus Bupati Kuansing
- Polisi Telusuri Jejak Hotman Paris di Balik Kematian Tak Wajar Pengacara Rocky Martin
Pilihan
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
Terkini
-
Tren Lari Baru di Jakarta, Padukan Olahraga dan Budaya Kuliner Nusantara
-
Serangan Rudal Iran Terancam Melebar ke Laut Kaspia karena Ulah Ukraina Ini
-
6 Sepatu Lari Lokal untuk Kaki Datar, Nyaman dan Stabil Dipakai Daily Run
-
5 Tablet Harga Terjangkau dengan Baterai Tahan Lama: Mulai Rp1 Jutaan, Performa Kencang
-
Sisi Gelap Drama The East Palace: Ketika Kekuasaan Membutakan Hati Nurani
-
Seru! Fabrizio Romano vs Florian Plettenberg Saling Serang Gegara Yan Diomande
-
APBN Defisit, Purbaya Sepakat Barantin dan Bea Cukai Barengan Awasi Ekspor-Impor
-
Penetrasi Rendah, Edukasi Asuransi Keluarga Digencarkan di Hari Anak Nasional
-
Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
-
Mengurai Symbolic Immortality dan Obsesi Prabowo Menciptakan Program Baru