Suara.com - Sikap Mahfud MD yang mundur dari jabatan Menko Polhukam RI disebut-sebut berpeluang ditiru menteri lain di kabinet Presiden Jokowi. Pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman mengungkap jika mundurnya Mahfud dari jabatan Menko Polhukam adalah bentuk kesadaran etika, yang tidak bisa menerima corak pemerintahan saat ini.
Airlangga menyontohkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menuai kontroversi karena dianggap memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka melenggang maju sebagai cawapres.
Airlangga melihat, putusan MK tersebut syarat dengan intervensi kekuasaan. Hal tersebut menunjukkan kekuasaan di pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah tidak berpegang pada etika republik.
“Ketika hukum telah diletakkan di bawah kekuasaan, Prof Mahfud yang merupakan professor tata negara dan memiliki kesadaran etika yang tinggi, hendak menunjukkan sikap penolakannya terhadap corak pemerintahan seperti itu,” kata Airlangga saat dihubungi media pada Kamis (1/2/2024).
Airlangga juga mengungkapkan, Mahfud MD ingin menunjukkan teladan melalui sikap yang menjunjung etika terhadap kekuasaan.
“Bahwa tidaklah etis seorang pemimpin menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan kandidat melalui indikasi penggunaan bansos maupun aparat negara, karena akan berefek Pemilu yang illegitimate dan tidak mendapatkan kepercayaan publik, serta berpotensi menghancurkan demokrasi,” ungkap Airlangga.
Selain itu, akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu mengungkapkan, Mahfud MD memberi contoh apa yang dilakukannya, seharusnya ditiru oleh para elite lainnya. “Berkompetisi secara fair dan tidak menggantungkan diri pada fasilitas negara,” tegasnya.
Mahfud MD, lanjut Airlangga, hendak menunjukkan posisi dirinya yang menolak kecenderungan hipokrisi atau kemunafikan dari kekuasaan yang tampil dalam kabinet saat ini.
“Hal ini menunjukkan bahwa dirinya berpisah dengan tendensi tersebut, serta akan bertarung dalam Pilpres dalam posisi yang all out berhadap-hadapan dengan paslon yang cenderung didukung oleh negara yakni pasangan 02,” kata Airlangga.
Ia memprediksi, bahwa sikap Mahfud itu pada akhirnya akan menjadi sebuah gelombang gerakan di kabinet.
Ia menduga langkah Mahfud akan diikuti oleh para menteri kabinet lainnya yang tidak tahan dengan kondisi pemerintahan yang tak menghargai etika.
“Sepertinya langkah ini akan juga diikuti oleh para menteri yang selama ini memendam kegusaran yang sama dengan situasi di istana seperti Prof Mahfud,” pungkasnya.
Klaim Mundur karena Etika
Sebelumnya, Mahfud MD secara resmi bakal mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Ia menyampaikan, hal ini sebagai bagian dari etikanya.
Hal itu disampaikan Mahfud melalui live streaming di sela-sela kunjungannya di Lampung Tengah, Rabu (31/1/2024).
Berita Terkait
-
Pesan Mahfud MD di Hari Terakhir Sebagai Menko Polhukam: Tak Ada Orang Hebat yang Culas di Dunia Ini Selamat dari Tuhan
-
Sebut Bikin Tugas Kementerian Terbengkalai, PSI Curiga Dalih Mahfud Mundur: Landasannya Elektoral bukan Etika!
-
Kode Keras di Balik Mundurnya Mahfud: Tak Mungkin Saya Lawan Kebijakan Capres yang Didukung Pak Jokowi
-
Baru Putuskan Resign dari Kabinet Jokowi Jelang Pencoblosan, Mahfud: Itu Soal Pilihan Saja
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024