Kotak Suara / Pilpres
Jum'at, 02 Februari 2024 | 12:38 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD bersama dengan Tim PPHAM menyerahkan laporan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (11/1/2023). (YouTube Sekretariat Presiden).

Suara.com - Sikap Mahfud MD yang mundur dari jabatan Menko Polhukam RI disebut-sebut berpeluang ditiru menteri lain di kabinet Presiden Jokowi. Pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman mengungkap jika mundurnya Mahfud dari jabatan Menko Polhukam adalah bentuk kesadaran etika, yang tidak bisa menerima corak pemerintahan saat ini. 

Airlangga menyontohkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menuai kontroversi karena dianggap memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka melenggang maju sebagai cawapres.

Airlangga melihat, putusan MK tersebut syarat dengan intervensi kekuasaan. Hal tersebut menunjukkan kekuasaan di pemerintahan Presiden Jokowi yang sudah tidak berpegang pada etika republik.

“Ketika hukum telah diletakkan di bawah kekuasaan, Prof Mahfud yang merupakan professor tata negara dan memiliki kesadaran etika yang tinggi, hendak menunjukkan sikap penolakannya terhadap corak pemerintahan seperti itu,” kata Airlangga saat dihubungi media pada Kamis (1/2/2024).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Ham (Menko Polhukam), Mahfud MD saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenpolhukam, Jakarta, Kamis (1/2/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

Airlangga juga mengungkapkan, Mahfud MD ingin menunjukkan teladan melalui sikap yang menjunjung etika terhadap kekuasaan.

“Bahwa tidaklah etis seorang pemimpin menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu pasangan kandidat melalui indikasi penggunaan bansos maupun aparat negara, karena akan berefek Pemilu yang illegitimate dan tidak mendapatkan kepercayaan publik, serta berpotensi menghancurkan demokrasi,” ungkap Airlangga.

Selain itu, akademisi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu mengungkapkan, Mahfud MD memberi contoh apa yang dilakukannya, seharusnya ditiru oleh para elite lainnya. “Berkompetisi secara fair dan tidak menggantungkan diri pada fasilitas negara,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Ham (Menkopolhukam), Mahfud MD (tengah) berswafoto dengan awak media usai menggelar konferensi pers di Kantor Kemenpolhukam, Jakarta, Kamis (1/2/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

Mahfud MD, lanjut Airlangga, hendak menunjukkan posisi dirinya yang menolak kecenderungan hipokrisi atau kemunafikan dari kekuasaan yang tampil dalam kabinet saat ini. 

“Hal ini menunjukkan bahwa dirinya berpisah dengan tendensi tersebut, serta akan bertarung dalam Pilpres dalam posisi yang all out berhadap-hadapan dengan paslon yang cenderung didukung oleh negara yakni pasangan 02,” kata Airlangga.

Baca Juga: Pesan Mahfud MD di Hari Terakhir Sebagai Menko Polhukam: Tak Ada Orang Hebat yang Culas di Dunia Ini Selamat dari Tuhan

Ia memprediksi, bahwa sikap Mahfud itu pada akhirnya akan menjadi sebuah gelombang gerakan di kabinet.

Ia menduga langkah Mahfud akan diikuti oleh para menteri kabinet lainnya yang tidak tahan dengan kondisi pemerintahan yang tak menghargai etika.

“Sepertinya langkah ini akan juga diikuti oleh para menteri yang selama ini memendam kegusaran yang sama dengan situasi di istana seperti Prof Mahfud,” pungkasnya.

Klaim Mundur karena Etika

Sebelumnya, Mahfud MD secara resmi bakal mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Ia menyampaikan, hal ini sebagai bagian dari etikanya.

Hal itu disampaikan Mahfud melalui live streaming di sela-sela kunjungannya di Lampung Tengah, Rabu (31/1/2024).

Load More