Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024). (Suara.com/Rakha)
Petisi itu dipicu dari akumulasi sejumlah persoalan terkait konstitusi negara yang disebut-sebut 'ditabrak' Presiden Jokowi, seperti putusan kontroversial MK hingga UU Pemilu yang menyoal pasal presiden boleh berkampanye.
Komentar
Berita Terkait
-
Usai Bertemu JK, Istri Gus Dur dan Sejumlah Tokoh Akan Temui Jokowi Soal Situasi Pemilu
-
Kisah Hidup Ahok Mirip Daud Dan Saul, Sengaja Ditumbalkan Jokowi?
-
Seret Jokowi, Ahok Ungkap Alasan Dirinya Dipenjara di Kasus Penistaan Agama
-
Jusuf Kalla Buka Suara soal Rektor Unika Diminta Polda Jateng Bikin Video Apresiasi untuk Jokowi
-
Jadi Tumbal Politik, Ahok Dipenjara agar Jokowi Menang Pilpres 2019
Terpopuler
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
- 5 Sunscreen Terbaik Harga di Bawah Rp30 Ribu agar Wajah Cerah Terlindungi
- 7 Mobil Sedan Bekas Mulai 15 Jutaan, Performa Legenda untuk Harian
- 24 Kode Redeem FC Mobile 4 November: Segera Klaim Hadiah Parallel Pitches, Gems, dan Emote Eksklusif
Pilihan
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
-
Bos Pajak Cium Manipulasi Ekspor Sawit Senilai Rp45,9 Triliun
-
6 Kasus Sengketa Tanah Paling Menyita Perhatian di Makassar Sepanjang 2025
-
6 HP Memori 128 GB Paling Murah Terbaru 2025 yang Cocok untuk Segala Kebutuhan
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024