Suara.com - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla atau JK ikut-ikutan berkomentar terkait banyaknya petisi dari para akademisi kampus mengkritik kinerja Joko Widodo atau Jokowi. JK menyebut kritikan dari para sivitas akademika tak bisa dibendung.
"Pendapat begitu banyak akademisi para guru besar, para rektor, tidak terbantahkan, dan saya tidak akan menilai itu," ucap JK di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2024).
Baca Juga:
Sudah Ditunggu Di Bandara Sejak Jam 3 Pagi, Anies Terharu Sambutan Masyarakat Manado
Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jokowi Tak Teruskan Cita-cita Soekarno, Ahok: Harusnya Kalteng
Ahok Bongkar Dalang Pemenjaraan Dirinya, Benarkah Sosok Ini?
Eks Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan apa yang disampaikan oleh para akademisi tersebut sudah bersumber dari nurani.
"Mestinya mereka menguji kita semua, ini kan profesor penguji semua. Berarti apa yang dikatakannya itu adalah hati nurani, atas nama hati nurani dia, kebenaran dia, dia profesor, masa kita uji profesor," jelas JK.
Sebelumnya diberitakan, dalam beberapa hari terakhir, ramai akademisi dari berbagai kampus melayangkan petisi yang dilayangkan kepada Jokowi.
Baca Juga: Daftar Tokoh Gerakan Nurani Bangsa yang Berkunjung ke Rumah Jusuf Kalla, Cegah Pemilu Curang
Jokowi pun telah merespons petisi-petisi yang disampaikan akademisi dari sejumlah kampus di Indonesia. Ia menekankan bahwa petisi tersebut merupakan bentuk hak berpendapat dan berdemokrasi.
"Ya, itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," kata Jokowi singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jakarta, Jumat (2/2/2024).
Hingga kini terus bertambah sejumlah kampus yang telah melayangkan petisi kepada Jokowi.
Kali pertama petisi tersebut dimulai dari alumnus almamater Presiden Jokowi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kemudian Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Penyampaian petisi tersebut kemudian berlanjut ke Civitas Akademika Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand) Padang, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Dalam petisinya, mereka menyinggung soal etika hingga sikap kenegarawanan Jokowi saat masa Pemilu dalam petisi itu.
Petisi itu dipicu dari akumulasi sejumlah persoalan terkait konstitusi negara yang disebut-sebut 'ditabrak' Presiden Jokowi, seperti putusan kontroversial MK hingga UU Pemilu yang menyoal pasal presiden boleh berkampanye.
Berita Terkait
-
Usai Bertemu JK, Istri Gus Dur dan Sejumlah Tokoh Akan Temui Jokowi Soal Situasi Pemilu
-
Kisah Hidup Ahok Mirip Daud Dan Saul, Sengaja Ditumbalkan Jokowi?
-
Seret Jokowi, Ahok Ungkap Alasan Dirinya Dipenjara di Kasus Penistaan Agama
-
Jusuf Kalla Buka Suara soal Rektor Unika Diminta Polda Jateng Bikin Video Apresiasi untuk Jokowi
-
Jadi Tumbal Politik, Ahok Dipenjara agar Jokowi Menang Pilpres 2019
Terpopuler
- 17 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 September: Klaim Pemain 110-111 dan Jutaan Koin
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
- Jelajah Rasa! Ini Daftar Kota di Jawa Tengah yang Jadi Surganya Pecinta Kuliner
Pilihan
-
Stanley Matthews: Peraih Ballon dOr Pertama yang Bermain hingga Usia 50 Tahun
-
Jordi Amat Tak Sabar Bela Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
-
Hasil BRI Super League: Persib Menang Comeback Atas Arema FC
-
Malaysia Turunin Harga Bensin, Netizen Indonesia Auto Julid: Di Sini yang Turun Hujan Doang!
-
Drama Bilqis dan Enji: Ayu Ting Ting Ungkap Kebenaran yang Selama Ini Disembunyikan
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024