Jokowi Dituding Kebanyakan Cawe-cawe di Pemilu 2024, Pengamat Ini Bilang: Cukup!

Suara.com - Pengamat politik dari Exposit Strategic, Arif Susanto menilai Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan banyak intervensi dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

Pernyataan itu disampaikan Arif dalam acara diskusi bertajuk 'Putusan DKPP dan Hancurnya Integritas Pemilu' di Kantor Para Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (07/02/24).

Dalam kesempatan itu, Arif mendesak Jokowi menghentikan berbagai intervensi dalam Pemilu 2024 ini.

Ia mengemukakan, berbagai bentuk intervensi tersebut seperti berpartisipasi dalam kampanye, membagikan bansos untuk meraih simpati pemilih dan memberi pernyataan yang condong ke salah satu pasangan calon (paslon) capres-cawapres.

"Enough is enough, cukup itu cukup, hentikan intervensi dalam bentuk apapun oleh presiden. Entah presiden mau ikut kampanye, masih ada beberapa hari lupakan, apakah presiden akan membuat pernyataan-pernyataan bahwa dia condong ke pasangan 02," kata Arif.

Selain itu, bentuk intervensi presiden yang mesti dihentikan yang penyaluran bansos.

Arief mendesak Jokowi tak lagi membagi-bagikan bansos yang hanya dilakukan di wilayah-wilayah, di mana elektabilitas suara paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran kalah dari paslon lainnya.

"Atau presiden misalnya berusaha memengaruhi dukungan apakah lewat bansos yang disebar di wilayah-wilayah di mana pasangan 02 berdasarkan hasil survei suaranya kalah dari paslon lain," ungkap Arif.

"Apakah presiden kemudian pura-pura mendengar seruan-seruan sambil mengintimidasi mereka, sudahi, enough is enough, cukup itu cukup pak presiden," katanya.

Baca Juga: 7 Tahun Lalu, Momen Jokowi Tiba-tiba Manyun Bilang Nggak Bakal Lindungi Ahok

Arif menilai bahwa Jokowi terus melakukan intervensi tersebut justru akan mencoreng citra dirinya selaku kepala negara. Selain juga dapat memengaruhi kualitas Pemilu dan demokrasi di Indonesia.

"Problemnya adalah sembari menggerogoti kekuasaannya, Pak Jokowi juga memengaruhi kualitas Pemilu, sekaligus kualitas demokrasi dan kalau itu yang terjadi kita semua yang rugi," katanya.

Kontributor : Muhamad Iqbal Fathurahman