Suara.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono mengaku merasa terusik dengan ramainya gerakan sivitas akademika melayangkan petisi yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
SBY mengaku bahwa jelang akhir masa kampanye Pilpres 2024 justru muncul gerakan masif dari akademika untuk mendesak pemerintah bersikap fair di penyelenggaran Pemilu.
Pernyataan itu disampaikan SBY saat menyampaikan pidato politik bertema ‘Yang Sudah Baik Lanjutkan, Yang Belum Baik Perbaiki’ di Avenzel Hotel, Kota Bekasi, Rabu (7/2/2024).
Baca juga:
- Ahok Bongkar Dalang Pemenjaraan Dirinya, Benarkah Sosok Ini?
- Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jokowi Tak Teruskan Cita-cita Soekarno, Ahok: Harusnya Kalteng
- Sudah Ditunggu Di Bandara Sejak Jam 3 Pagi, Anies Terharu Sambutan Masyarakat Manado
- Gaya Selvi Ananda Kampanye di Pasar Kemiri Depok Disorot: Mbokya Dibeliin Sepatu Mas Gibran
“Masih berkaitan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024 ini, ada satu hal yang mengusik hati dan pikiran saya,"
"Di penghujung masa kampanye saat ini, muncul gerakan dan pernyataan kritis dari kalangan kampus. Di berbagai daerah, sejumlah rektor, guru besar dan mahasiswa menyuarakan pentingnya pemilu yang damai, jujur dan adil,” kata SBY.
Kendati demikian, SBY menyadari bahwa secara tidak langsung gerakan kritis dari para akademisi itu lahir dari rasa kekhawatiran dalam Pemilu 2024.
“Secara implisit, mereka khawatir jika pemilu tahun 2024 ini tidak berlangsung secara damai, secara jujur dan secara adil,” ujarnya.
Hingga kini ada sejumlah kampus yang telah melayangkan petisi kepada Jokowi. Kali pertama petisi tersebut dimulai dari alumnus almamater Presiden Jokowi, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kemudian Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
Baca Juga: Ahok Sebut Jokowi dan Gibran Tak Bisa Kerja, Airlangga: Ekonomi Indonesia Buktikan Keberhasilan
Penyampaian petisi tersebut kemudian berlanjut ke Civitas Akademika Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand) Padang, Universitas Hasanuddin, Makassar.
Dalam petisinya, mereka menyinggung soal etika hingga sikap kenegarawanan Jokowi saat masa pemilihan umum (pemilu) dalam petisi itu.
Petisi itu dipicu dari akumulasi sejumlah persoalan terkait konstitusi negara yang disebut-sebut 'ditabrak' Presiden Jokowi, seperti putusan kontroversial MK hingga UU Pemilu yang menyoal pasal presiden boleh berkampanye.
Kontributor : Mae Harsa
Berita Terkait
-
Ahok Sebut Jokowi dan Gibran Tak Bisa Kerja, Airlangga: Ekonomi Indonesia Buktikan Keberhasilan
-
Heboh Isu Ahok 'Kuda Putih' Jokowi, Rocky Gerung Sempat Ungkap Ada Transaksi yang Belum Rampung
-
Narasi Pilpres Satu Putaran Itu Curang, SBY: Berlebihan dan Tidak Bijak
-
Mahasiswa Trisakti Alami Intimidasi Gegara Aksi Demonstrasi Pemakzulan Jokowi
-
Mendekati Hari Pencoblosan, Jurus Jitu Jubir TPN Pangeran Agar Ganjar-Mahfud Menang di Malang
Terpopuler
- 6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Tablet Snapdragon Mulai Rp1 Jutaan, Cocok untuk Pekerja Kantoran
- 7 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki Terbaik Budget Pekerja yang Naik Kendaraan Umum
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
-
Minta Restu Merger, GoTo dan Grab Tawarkan 'Saham Emas' ke Danantara
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024