Suara.com - Prabowo Subianto menyebut pihak yang mengatakan Jokowi tidak bisa bekerja otaknya perlu diperiksa. Pernyataan itu menimbulkan berbagai respons.
Juru Bicara Darat Timnas AMIN, Sahat Simatupang mengatakan, pernyataan Prabowo itu terdengar arogan dan merendahkan.
"Tidak sepatutnya Prabowo menyerang Ahok dengan kalimat yang merendahkan hanya karena Ahok mengatakan Jokowi tidak bisa bekerja" kata Sahat saat diwawancarai Suara.com, Kamis (8/2/2024).
Aktivis 98 ini menilai bahwa sesungguhnya Prabowo merupakan orang yang pernah mendukung dan menjatuhkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Baca Juga:
Akhirnya! Terungkap Arah Dukungan Kiky Saputri di Pilpres 2024
Kondangan ke Kampung ART, Sikap Ashanty saat Disuguhi Makanan Jadi Perbincangan
Benarkah Soekarno Ingin Ibukota Pindah ke Kalimantan Tengah? Ahok Sebut Seharusnya Bukan di Kaltim
"Kalau pernyataan itu ditujukan kepada Ahok, bukankah yang mendukung Ahok jadi Cawagub DKI Jakarta 2017 adalah Prabowo," ujarnya.
Menurut Sahat, Prabowo dan Ahok adalah dua contoh manusia politik yang pragmatis, bukan orang yang ideologis. Keduanya bekerja sama baik saat Pilkada DKI Jakarta 2012 dengan menduetkan Jokowi-Ahok.
Sahat juga membeberkan bukan Anies Baswedan yang menggalang demo besar-besaran 212, melainkan Prabowo.
"Jika mendengar kesaksian Yusril Ihza Mahendra, justru Prabowo lah yang menggalang dukungan melalui aksi 212 ke Ahok karena tuduhan penistaan Agama Islam. Itu fakta yang dibuka Yusril," cetusnya.
Namun, kata Sahat, dalang demo diplintir sana-sini seolah Anies memakai isu agama memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017.
Sahat mengatakan kesaksian Yusril itu sekaligus mengkonfirmasi bahwa Anies tidak pernah ikut dalam gerakan 212 dan aksi berjilid-jilid meminta Ahok dihukum karena tuduhan menista agama.
"Anies tidak pernah ikut gerakan tersebut. Salah alamat menuduh Anies menyerang Ahok. Salah alamat menuduh Anies dengan mengatakan Anies intoleran," jelasnya.
Berita Terkait
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Anggota Komisi III DPR Dukung RUU Polri Atur Jabatan Polisi di Luar Institusi Dibatasi: Supaya Jelas
-
Kapolri Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Reformasi Kepolisian
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024