Suara.com - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu DKI Jakarta angkat bicara terkait warna biru pada kantong sembako murah yang dibagikan Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
Menurut Bawaslu DKI, warna biru itu lebih bermakna universal.
"Karena warna itu kan universal ya artinya warna tanpa logo, tanpa sebuah simbol, tentu kita nggak bisa menghakimi ataupun kita bisa menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran," kata Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu DKI Jakarta Quin Pegagan usai konsolidasi media dalam rangka penguatan pemberitaan hasil Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (9/2/2024).
Quin menuturkan pihaknya tak melihat adanya dugaan pelanggaran terkait kegiatan sembako murah Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menggunakan tas berwarna biru muda.
Soal kantong sembako murah Pemprov DKI Jakarta ini sempat menjadi sorotan warganet (netizen) lantaran berwarna biru muda sehingga mirip dengan warna salah satu pasangan capres dan cawapres.
"Bawaslu sudah memantau, mengawasi, dan melihat hal itu masih belum masuk dalam dugaan pelanggaran," katanya.
Menurut Quin, jika dugaan keberpihakan Heru hanya sekadar didasarkan pada penggunaan warna saja, maka dirasa belum memenuhi dugaan pelanggaran. Terlebih diketahui ada warna lainnya juga yang dicetak.
Kendati demikian, dia menyebutkan pihaknya bisa saja meminta Heru untuk memberikan klarifikasi atas pembagian sembako murah tersebut jika dirasa perlu untuk meredam kegaduhan.
"Ya tentu bila dianggap perlu, tapi kami kan menganggap hal tersebut belum memenuhi karena akumulatif kan seperti itu dan belum ada laporan juga yang masuk," tuturnya.
Baca Juga: Bantah Program Sembako Murah Bermuatan Politik, Heru Budi: Kami Hanya Membantu Masyarakat
Sementara, anggota Komisi B DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli menuturkan sebaiknya pembagian sembako murah menggunakan warna netral
"Kalau berniat baik dan ikhlas hanya untuk pembagian sembako saja, pakailah warna-warna netral seperti putih atau coklat ASN," ucap Taufik.
Taufik menuturkan saat ini masih masa kampanye sehingga perlu sensitivitas atau kepekaan yang tinggi dari para pejabat ketika menjalankan kegiatan publik. (Sumber: Antara)
Berita Terkait
-
Bantah Program Sembako Murah Bermuatan Politik, Heru Budi: Kami Hanya Membantu Masyarakat
-
Curiga Operasi Khusus di Balik Surat Suara Tercoblos di Malaysia, Mahfud Minta KPU-Bawaslu Turun Gunung
-
Profil dan Kekayaan Heru Budi: 'Dislepet' Cak Imin Usai Bagi-bagi Bansos Warna Biru Muda
-
Bungkus Sembako Murah Berubah Warna, Ahmad Sahroni: Lama-lama Bendera Bisa Ganti Warna!
-
Kubu Prabowo-Gibran Minta Bawaslu Usut Isu Mobilisasi Pemilih Ilegal Modus Pindah TPS
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
Pilihan
-
Tekad Besar Putu Panji Usai Timnas Indonesia Tersingkir di Piala Dunia U-17 2025
-
Cek Fakta: Viral Isu Rektor UGM Akui Jokowi Suap Rp100 Miliar untuk Ijazah Palsu, Ini Faktanya
-
Heimir Hallgrimsson 11 12 dengan Patrick Kluivert, PSSI Yakin Rekrut?
-
Pelatih Islandia di Piala Dunia 2018 Masuk Radar PSSI Sebagai Calon Nahkoda Timnas Indonesia
-
6 HP RAM 8 GB Paling Murah dengan Spesifikasi Gaming, Mulai Rp1 Jutaan
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024