Suara.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan enggan menanggapi film dokumenter "Dirty Vote" tentang kecurangan Pemilu 2024. Ia mengatakan masih sibuk dan belum menonton film tersebut.
"Ya saya lagi ngurus caleg, ngurus anu, ini masa-masa penentuan kan 1-2 hari ini persiapan saksi gitu, jadi belum mengikuti perkembangan yang lain," kata Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/2/2024).
Kendati belum menonton, Zulhas memberikan komentarnya perihal dugaan kecurangan Pemilu. Menurutnya tak mungkin bisa melakukan kecurangan di era sekarang ini, karena semua informasi bersifat terbuka.
"Zaman gini mana bisa curang? Masa zaman gini masih bisa curang itu gimana? Memang masih ada yang rahasia? Curang itu gimana caranya sekarang itu? Yang mau juga saya kira nggak akan dapat, gimana? Semua terbuka," imbuh Zulhas.
"Rapat yang paling rahasia pun juga nggak ada rahasia. Terus kalau curang itu gimana caranya?" sambungya.
Zulhas menekankan adan aturan dan hukuman pidana bagi yang melakukan kecurangan, termasuk memanfaatkan fasilitas negara. Tetapi ia memandang kecurangan tersebut tidak mungkin dilakukan.
"Ya kan ada aturannya. Kita bisa dihukum pidana. Nggak mungkin," kata dia.
Hal senada ditekankan Zulhas menanggapi netralitas aparat menjelang hari pencoblosan.
"Artinya kalau curang jalannya itu gimana? Saya punya ini mau beli suara aja enggak, gimana caranya? Nggak mungkin. Wong sekarang kelihat semua media, handphone bisa foto ya kan? Orang nyolok ada handphonenya semua ada, nggak mungkin," kata Zulhas.
Baca Juga: Dokter Tifa Ungkap Alasan Mengapa Dirty Vote adalah Film Ruqiyah, Soroti Nasib 3 Martir Ini
Zulhas lantas mengajak semua pihak untuk melaksankan pemilu secara baik. Kini sudah masa tenang, waktu untuk berkampanye sudah berakhir.
"Saya kira seluruh rakyat Indonesia sudah punya pilihan dan keputusan kan, kita tunggu saja. Jangan menyebarkan isu macam-macam, curang lah, ini begitu lah, ini begitu lah. Kan jadi membuat orang resah dan sekali lagi saya mengatakan curang itu gimana caranya? Zaman kayak gini gimana? Kan nggak mungkin," tutur Zulhas.
Respons TKN
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran merespons peluncuran film dokumenter berjudul Dirty Vote yang mengungkapkan adanya dugaan serangkaian kecurangan Pemilu 2024.
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menyebut film dokumenter eksplanatori yang diperankan tiga pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari tersebut bersifat asumsi dan fitnah.
"Sebagian besar yang disampaikan dalam film tersebut adalah sesuatu yang bernada fitnah, narasi kebencian yang sangat asumtif, dan sangat tidak ilmiah," kata Habiburokhman di Media Center Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (11/2).
Berita Terkait
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024