Suara.com - Partai Gerindra menghormati keputusan PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan siap menjadi partai oposisi di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bila pasangan capres-cawapres nomor 2 itu resmi terpilih.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo tetap akan berupaya merangkul semua partai politik. Termasuk PDIP yang merupakan pengusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.
"Sebagai sebuah pernyataan kami menghormati. Tetapi sekali lagi keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan tetap akan kami lakukan," kata Muzani usai mendampingi Prabowo ziarah ke Makam Habib Ali Kwitang di Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).
Kekinian, kata Muzani, pihaknya juga telah memulai komunikasi dengan pimpinan partai-partai politik pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies-Muhaimin. Selain juga dengan pimpinan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud.
"Pak Prabowo juga meminta kepada kami untuk terus berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik dan kekuatan-kekuatan yang kemarin tidak mendukung beliau," ungkapnya.
Tak hanya itu, lanjut Muzani, Prabowo juga telah merencanakan bertemu dengan tokoh-tokoh pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Namun, Muzani belum menyebutkan nama tokoh-tokoh tersebut.
"Beliau (Prabowo) belum ngomong detail tapi ada rencana itu. Tokoh dari 01 dan 03," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, hingga saat ini, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul di atas 50 persen dari dua kompetitornya Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud berdasar hasil quick count berbagai lembaga survei.
Merujuk hasil hitung cepat tersebut, keduanya berpeluang besar memenangkan kontestasi Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca Juga: Hasto Klaim PDIP Siap Jadi Oposisi Pemerintah, Anies: Harus Dihormati
Sementara hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI rencananya baru akan diumumkan pada Maret 2024 nanti.
PDIP Oposisi
Hasto menyatakan partainya siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen. Sikap tersebut diambil demi menjalankan tugas checks and balance.
Menurutnya sikap PDIP ini berkaca dari periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 2019-2024. Di mana kekuasaan yang terpusat telah memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.
Hasto lantas membandingkannya ketika PDIP berada di luar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004-2009.
"Ketika PDIP berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).
Atas dasar itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP menurutnya juga akan berjuang lewat jalur partai.
"Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Ramai Dikomplain Warga, Mobil Rusak Diparkir Sembarangan di Tebet Dipulangkan ke Depan Rumah Pemilik
-
BGN Tetapkan Kasus Keracunan MBG Kejadian Fatal, Ancam Sanksi Suspend SPPG dan Copot Kepala Dapur
-
Penebangan Pohon di Jalan Riau Bandung Naik Kelas ke Pidana Berat, Gakkum KLH Turun Tangan
-
Raih Kontrak Rp1,16 T, WSKT Rampungkan Pembangunan Satu Sekolah Rakyat di Surabaya
-
Datangi Rutan KPK, Pengacara Febrie Adriansyah Beberkan Dugaan Kejanggalan pada Sprindik Kejagung
-
Bahlil Semprot AMPG: Satu Periode Empat Kali Ganti Sekjen, Pengkaderan 'Enggak Jelas'
-
Menebak Isi Pembicaraan Perdamaian AS - Iran Terbaru
-
RI Masih Senang Impor Minyak Bikin Neraca Dagang Tekor di Juni
-
Mitchell Baker Jadi Ujung Tombak Indonesia, Vietnam Andalkan Bek 196 Cm Jadi Striker?
-
Terbukti Lakukan Pungli Rp1,7 Juta ke Sopir Truk, Petugas Dishub Bekasi Terancam Dipecat