Suara.com - Partai Gerindra menghormati keputusan PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan siap menjadi partai oposisi di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, bila pasangan capres-cawapres nomor 2 itu resmi terpilih.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo tetap akan berupaya merangkul semua partai politik. Termasuk PDIP yang merupakan pengusung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud.
"Sebagai sebuah pernyataan kami menghormati. Tetapi sekali lagi keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan tetap akan kami lakukan," kata Muzani usai mendampingi Prabowo ziarah ke Makam Habib Ali Kwitang di Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).
Kekinian, kata Muzani, pihaknya juga telah memulai komunikasi dengan pimpinan partai-partai politik pendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies-Muhaimin. Selain juga dengan pimpinan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud.
"Pak Prabowo juga meminta kepada kami untuk terus berkomunikasi dengan para pemimpin partai politik dan kekuatan-kekuatan yang kemarin tidak mendukung beliau," ungkapnya.
Tak hanya itu, lanjut Muzani, Prabowo juga telah merencanakan bertemu dengan tokoh-tokoh pendukung Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Namun, Muzani belum menyebutkan nama tokoh-tokoh tersebut.
"Beliau (Prabowo) belum ngomong detail tapi ada rencana itu. Tokoh dari 01 dan 03," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, hingga saat ini, pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul di atas 50 persen dari dua kompetitornya Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud berdasar hasil quick count berbagai lembaga survei.
Merujuk hasil hitung cepat tersebut, keduanya berpeluang besar memenangkan kontestasi Pilpres 2024 dalam sekali putaran.
Baca Juga: Hasto Klaim PDIP Siap Jadi Oposisi Pemerintah, Anies: Harus Dihormati
Sementara hasil penghitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI rencananya baru akan diumumkan pada Maret 2024 nanti.
PDIP Oposisi
Hasto menyatakan partainya siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen. Sikap tersebut diambil demi menjalankan tugas checks and balance.
Menurutnya sikap PDIP ini berkaca dari periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 2019-2024. Di mana kekuasaan yang terpusat telah memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi.
Hasto lantas membandingkannya ketika PDIP berada di luar pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada 2004-2009.
"Ketika PDIP berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto kepada wartawan, Kamis (15/2/2024).
Atas dasar itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDIP menurutnya juga akan berjuang lewat jalur partai.
"Karena apa pun yang terjadi dalam dinamika politik nasional kami punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang terjadi kepada rakyat," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Ameena Akhirnya Pindah Sekolah Gegara Aurel Hermanyah Dibentak Satpam
- Cara Edit Foto yang Lagi Viral: Ubah Fotomu Jadi Miniatur AI Keren Pakai Gemini
- Pemain Keturunan Rp 20,86 Miliar Hubungi Patrick Kluivert, Bersedia Bela Timnas Oktober Nanti
- Ramai Reshuffle Kabinet Prabowo, Anies Baswedan Bikin Heboh Curhat: Gak Kebagian...
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Sebut Mulai Besok Dana Jumbo Rp200 Triliun Masuk ke Enam Bank
-
iPhone di Tangan, Cicilan di Pundak: Kenapa Gen Z Rela Ngutang Demi Gaya?
-
Purbaya Effect, Saham Bank RI Pestapora Hari Ini
-
Usai Dilantik, Menkeu Purbaya Langsung Tanya Gaji ke Sekjen: Waduh Turun!
-
Kritik Sosial Lewat Medsos: Malaka Project Jadi Ajak Gen Z Lebih Melek Politik
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024