Budi Arie Santai Ada Usul Hak Angket: Pemilu Curang? Faktanya Mana?

Suara.com - Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengaku santai soal usul hak angket oleh DPR RI yang diusulkan Calon Presiden (capres) nomor urut 03 Ganjar Pranowo.

Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu heran dengan usulan hak angket untuk mengusut Pemilu curang.

"Ya mana bisa. Apa yang diselidiki? Hak angket kan soal penyelidikan," kata Budi Arie saat ditemui di Panti Asuhan Pondok si Boncel di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2024).

Ia menilai kalau dugaan pemilu curang sebagai awal mula hak angket justru adalah asumsi pribadi.
Budi Arie pun mempertanyakan tudingan Pemilu curang dan meminta fakta dari lapangan, khususnya dari Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Pemilu curang? itu kan asumsi. Faktanya mana? Bayangkan ada 823 ribu TPS di seluruh Indonesia. Datanya mana?" timpal dia.

Kendati begitu Budi Arie mempersilakan siapa pun untuk mengajukan hak angket karena itu bagian dari aspirasi.

"Tapi buat kami ya silakan saja namanya aspirasi ya," lanjut Budi Arie.

"Keinginan untuk melakukan hak angket ya monggo-monggo saja. Sama kayak orang mau jalan ke Jakarta-Bandung naik bus, itu kan keinginan," sambungnya lagi.

Lebih lanjut Budi Arie menganggap kalau mengajukan hak angket DPR RI bukanlah hal yang mudah. Namun dia tetap menghormati apabila itu mau dilakukan.

Baca Juga: Pakar Hukum Tata Negara UGM: Hak Angket Kecurangan Pemilu Bukan untuk Selesaikan Sengketa Tapi untuk Pembuktian

"Cuma kalau bisa apa enggak, kan teknikalnya menurut saya susah ya. Jadi sebagai sebuah keinginan, pendapat, aspirasi, silakan saja," tandasnya.

Sekadar indormasi, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong penggunaan hak angket DPR untuk mendalami dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Ganjar Pranowo mengusulkan dua partai politik pengusungnya, PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024.

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (19/2).