Diklaim Jadi Anggota DPR RI yang Sepakat Ajukan Hak Angket Pemilu 2024, Irma Suryani NasDem Ngaku Begini

"Sekali lagi, saya hanya patuh pada perintah fraksi saja," ucapnya.

Kalau melihat dari perkembangan, hak angket baru sebatas dibahas di tingkat koalisi Pemilu 2024.

Adapun Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengaku masih menunggu aba-aba dari PDIP.

Di sini, NasDem mengaku akan sepakat berjalan bersama PDIP untuk menggulirkan usulan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024.

Paloh menilai bahwa tiga partai Koalisi Perubahan yakni NasDem, PKB, dan PKS sayang dengan PDIP.

"Barangkali tiga-tiganya masih sayang sama PDIP," kata Paloh kepada wartawan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (23/2/2024).

Paloh menerangkan tidak ada jarak antara tiga partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan PDIP.

"Nggak ada jarak sama sekali," jelas Paloh.

"Kalau masih menunggu pasti itu, kalau nggak untuk apa ditunggu," lanjutnya.

Baca Juga: Tanduk PDIP Masih Tumpul Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Sikap 'Diam' Megawati Jadi Tanda Tanya

Desakan untuk 30 Anggota DPR

Ray Rangkuti, menjelaskan, desakan hak angket itu disampaikan pihaknya lantaran merasa ada penggunaan kekuasaan oleh Presiden dalam pelaksanaan Pemilu 2024 terutama Pilpres.

"Saya kira nggak sekedar cukup apa yang dilalui Bawaslu, pun juga melalui Mahkamah Konstitusi, tapi perlu dilakukan hak angket. Kenapa? Karena ada dugaan penggunaan kekuasaan yang tidak patut, tidak tepat, alias ya mungkin punya potensi melanggar aturan oleh presiden dan oleh karena itu dibutuhkan hak angket," kata Ray dalam konferensi persnya di Kantor Parasyndicate, Jakarta Selatan, Selasa (27/2/2024).

Menurut Ray, pihaknya masih melihat jika wacana pengguliran hak angket di DPR RI kekinian masih menggantung.

Untuk itu, pihaknya mendorong 30 nama anggota DPR menjadi inisiator hak angket.

"Kita harap dan kita dorong dan kita tentu saja minta agar mereka memulai untuk segera mengajukan hak angket ini ke DPR di mana mereka ada 30 orang dan umumnya adalah orang-orang yang kita kenal kritis di DPR," tuturnya.