Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, menegaskan, bahwa pihaknya akan terbuka menerima Presiden Joko Widodo atau Jokowi bergabung. Namun ia mengaku hingga kekinian belum ada pembahasan soal Jokowi akan merapat dalam waktu dekat.
"Prinsipnya partai Golkar adalah partai yang terbuka buat siapa pun, jadi kita sih welcome saja buat siapa pun yang mau bergabung," kata Mekeng saat dihubungi Suara.com, Jumat (1/3/2024).
Kendati begitu, ia mengatakan, pihaknya sendiri kekinian masih fokus menjaga hasil rekapitulasi suara Pemilu 2024. Sehingga belum ada pembicaraan lebih lanjut soal Jokowi bergabung.
"Internal Golkar masih fokus untuk menjaga suara di rekap-rekap manual di Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi serta pusat, jadi belum ada pembicaraan masalah di atas," ungkapnya.
Saat ditanya soal peluang Jokowi menjadi ketua umum partai jika merapat ke Golkar, Mekeng menjelaskan mekanisme yang harus dilewati.
"Munas sebagai institusi tertinggi dalam pengambilan keputusan dipartai dan semua aturan AD/ART dibahas disitu, termasuk persyaratan menjadi calon Ketum, apakah mau mengikuti aturan yang ada atau mau diubah," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, kembali jika Partai Golkar terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung.
"Soal cocok atau tidak itu pak Jokowi yang tahu. Golkar kan terbuka untuk siapa saja," pungkasnya.
Sebelumnya, isu Presiden Jokowi bakal masuk ke Partai Golkar kembali mencuat. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons hal itu.
Baca Juga: Siap Hijrah ke Kantor Baru di IKN Juli Tahun Ini, Jokowi: Saya Tunggu Airport dan Tol Jadi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini menyambut baik jika Jokowi masuk Golkar. Menurutnya, Jokowi adalah tokoh nasional yang menjadi milik semua partai.
"Pak Jokowi kan tokoh nasional, jadi dia milik semua partai," kata Airlangga melansir Antara, Senin (26/2/2024).
Disoal ada atau tidaknya pembicaraan formal terkait rencana bergabungnya Jokowi ke Golkar, Airlangga kembali menekankan bahwa Jokowi milik semua partai.
"Seperti saya katakan, (Jokowi) tokoh nasional, ya, dimiliki semua partai," ucapnya.
Sementara itu, politikus Partai Golkar yang juga Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengaku tidak mengetahui adanya isu tersebut.
"Enggak saya dengar itu. Nggak ada itu (Jokowi gabung ke Partai Golkar)," ungkap Bahlil.
Berita Terkait
-
Siap Hijrah ke Kantor Baru di IKN Juli Tahun Ini, Jokowi: Saya Tunggu Airport dan Tol Jadi
-
Titiek Soeharto Ucap Selamat Mas Bowo, Warganet Sebut Bu Jenderal Bintang 5
-
Senyum AHY Saat Nongkrong Bersama Para Menteri, Circle Baru Presiden
-
Berawal Nyaman Berdasi Kuning, Jokowi Tinggalkan Banteng Demi Partai Beringin?
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024