Sindir Etika usai Jokowi Selipkan Program Makan Siang Gratis Prabowo di Rapat Kabinet, Anies: Dasar Hukumnya Apa?

Suara.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan mengkritik program kampanye makan siang gratis Prabowo Subianto dibahas saat rapat kabinet di Istana.

Anies mempertanyakan landasan pemerintah ketika menyusupkan pembahasan program makan siang gratis tersebut. Pasalnya, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 belum pernah ditetapkan.

"Kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai (pembahasan), ada persoalan etika lagi di sini," kata Anies kepada wartawan di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (1/3/2024).

Anies kemudian bercerita bahwa ketika ia masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sempat tidak diberikan ruang untuk membahas programnya.

"Kita pernah mengalami, mau sudah terpilih menjadi gubernur kemudian gubernur yang sedang bertugas tidak memberikan ruang, wah repot itu," ucap Anies.

Anies menyebut boleh-boleh saja program makan siang gratis dibahas di Istana, selama proses Pemilu 2024 sudah rampung seutuhnya dan KPU RI secara resmi sudah mengumumkan pemenangnya.

"Sesudah penyelenggara Pemilu menyatakan secara resmi sebagai pemenang, nah itu baru dimulai dan sengketa juga Pemilu sudah selesai," jelas Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga mempertanyakan dasar hukum program makan siang gratis Prabowo tersebut dibahas saat rapat kabinet.

"Kalau tidak ada dasar hukumnya itu menjadi pertanyaan, apa dasar hukumnya," pungkas dia.

Baca Juga: Siapa Tuh! Bukan Raffi Ahmad, Ini Sosok Artis yang Setia dengan Prabowo dan Gerindra

Program Makan Gratis Prabowo Disusupi di Rapat Kabinet

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyusupkan program makan siang gratis dalam agenda rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Program makan siang gratis sendiri adalah janji kampanye andalan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Paslon ini sendiri tercatat masih unggul sementara pada hitungan Real Count KPU dengan perolehan 58% suara.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membenarkan program tersebut dibahas dalam rapat hari ini.

"Secara umum bahwa program-program prioritas presiden terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah akan diakomodir," ungkap Bahlil usai rapat di Istana Negara, Jakarta.

Bahlil pun dengan percaya diri mengatakan program tersebut bakal dijalnkan pada tahun 2025.