Perbedaan Jumlah Suara antara Hitung Manual dan Sirekap Bikin Bingung, PPK Tapos PIlih Tunda Rapat Pleno

"Ada salah satu partai lah," katanya.

Hal itu menjadi alasan mengapa pihaknya lamban untuk segera melaksanakan rapat pleno di Kecamatan.

"Ini lah yang menjadi keterlambatan kita belum bisa memplenokan di (tingkat) kota," jelasnya.

Beberapa pihak yang meminta agar rapat pleno disegerakan membuat kondisi rekapitulasi suara di Kecamatan Tapos tidak kondusif.

Dalam kondisi lelah, ia dan anggotanya terus mendapatkan tuntutan agar rapat pleno disegerakan.

Hal itu juga yang membuat PPK Tapos membuat surat ketidaksanggupan atas pelaksanaan rekapitulasi suara.

Mereka sempat membuat surat kepada KPU untuk mundur dan menyerahkannya ke KPU Kota Depok.

Namun surat itu tidak sampai dikirimkan, Jaelani mengatakan surat itu hanya disimpan di kantor PPK Tapos.

Namun orang yang tidak bertanggungjawab memfoto dan menyebarkannya di media sosial.

Baca Juga: PKS Temukan Dugaan Penggelembungan Suara Untungkan NasDem dan PAN di Depok-Bekasi

"Surat itu awalnya memang kita bikin, tapi kita tidak layangkan," ucap Jaelani.

Ia bahkan tidak tahu siapa yang menyebarkan surat itu.

Padahal ia mengaku tidak mengirimkan surat itu kepada pihak manapun.

"Jadi kita juga tidak tahu, karena kan surat itu memang setelah kita buat kita taruh di basecamp kita, nah, ternyata kita tidak tahu ada yang mem-foto dan disebarkan tanpa sepengetahuan kami, dan itu memang tidak kita lanjutkan dan tidak dilayangkan ke KPU," katanya.

(Muhamad Iqbal Fathurahman)