Pemilu proporsional tertutup tersebut sempat kembali disinggung oleh Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla atau JK usai menilai Pemilu 2024 menjadi yang paling terburuk sepanjang sejarah.
Hal itu disampaikan JK dalam forum Election Talk #4 Konsolidasi Untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi Atau Koalisi di FISIP Universitas Indonesia (UI), Kamis (7/3/2024).
Awalnya, JK mengatakan, masyarakat Indonesia baru saja melewati masa Pemilu 2024. Ia menyinggung banyak pihak yang mengkritik penyelenggaraan Pemilu 2024.
"Sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintahan demokratis dengan pemilu ini, yang bagi kita, banyak pihak yang menilai ya ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi," kata JK di lokasi.
Kemudian, JK berpandangan bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu terburuk yang pernah terjadi di Indonesia.
"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah Pemilu yang terburuk dalam sejarah Pemilu Indonesia sejak 55'," ujar JK.
Menurut JK, Pemilu 2024 hanya digerakkan oleh segelintir orang yang memiliki banyak uang, termasuk orang-orang yang berada di pemerintahan.
"Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," tutur JK.
JK merasa khawatir jika sistem pemilu seperti Pemilu 2024 diteruskan, maka Indonesia akan kembali dipimpin oleh seseorang yang otoriter.
Baca Juga: Prabowo-Gibran Unggul di Banten, Saksi Ganjar dan Anies Tolak Tanda Tangan Hasil Pleno
"Masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka kita akan kembali ke zaman otoriter. Itu saja masalahnya sebenarnya," ungkapnya.
Diakui Pemilu Paling Jujur
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pernah menyampaikan Pemilu 1999 sebagai pemilu yang paling berjalan jujur, adil dan demokratis.
Hal itu disampaikan Cak Imin dalam acara launcing Lembaga Saksi Pemenangan Nasional di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (21/11/2022).
"Berapa kali kita melaksanakan pemilu? 6 kali kita melaksanakan pemilu, dalam kacamata saya, satu-satunya yang paling terbuka, jujur, bebas, dan adil adalah Pemilu tahun 1999. Kenapa demikian, karena seluruh komponen masyarakat terorganisir di dalam pengawasan pelaksanaan pemilu," kata Cak Imin.
Menurutnya, pada Pemilu 1999 rakyat sangat antusias di dalam mendorong, memimpikan sebuah pemerintahan baru.
Tag
Berita Terkait
-
PDIP Menang Di Jateng, Anak Dan Cucu Megawati Amankan Kursi Senayan
-
Hak Angket Bergulir, PDIP Pastikan Oposisi Karena Sulit Temukan Megawati dan Prabowo?
-
Kata Siapa Megawati PDIP Diam Soal Hak Angket? Mahfud Bongkar Faktanya
-
Nano-nano Komentar dari JK hingga Muhammadiyah Soal Aturan Pengeras Suara di Masjid
-
Prabowo-Gibran Unggul di Banten, Saksi Ganjar dan Anies Tolak Tanda Tangan Hasil Pleno
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024