Legislator PKB Yakin Gerindra Bakal Ikut Dukung Hak Angket: Lama-lama Gerah Dibayangi Sosok Jokowi

Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Yanuar Prihatin, menilai dukungan untuk wacana hak angket akan semakin dari fraksi lainnya di DPR RI. Ia bahkan begitu meyakini partai yang mendukung Prabowo-Gibran turut mendukung pengguliran hak angket.

"Selain PDIP, PKB, PKS dan Nasdem, hak angket sangat terbuka untuk didukung oleh fraksi-fraksi lainnya di DPR. Hal ini terjadi karena terdapat kesamaan pandangan tentang pentingnya hak angket untuk meluruskan simpang siur penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Yanuar dalam keterangannya, Selasa (26/3/2024).

Baca Juga:

Dosa-dosa Jokowi Demi Menangkan Prabowo-Gibran Dibongkar Ganjar-Mahfud Dalam Gugatannya ke MK

Sudah Tersakiti Tapi Tak Bisa Depak Jokowi, Hasto PDIP: Masa Kita Memecat Presiden?

Hasto PDIP Beberkan Penyebab Ganjar Gagal Total di Jateng: Kepala Desa Disuap, Kalau Gak Nurut Masuk Penjara

Bukan tanpa sebab Yanuar memiliki keyakinan tersebut. Menurutnya,  setiap partai politik mulai menghitung eksistensinya masing-masing dalam pemerintahan yang baru pasca Pemilu 2024.

"Semua punya kepentingan soal ini. Artinya, setiap parpol bisa mengambil sisi tertentu dari hak angket untuk kepentingannya masing-masing," tuturnya.

Pertama ia menyebut Partai Gerindra, yang menurutnya sangat membutuhkan legitimasi yang lebih kuat lagi untuk kepemimpinan Prabowo-Gibran jika sudah dilantik sebagai pemenang Pilpres 2024.

Baca Juga: Tim Ganjar-Mahfud Sebut Suara Prabowo-Gibran 0, Yusril: Buktinya Mana?

"Mereka tentu berkeinginan agar Prabowo Subianto bisa lebih kuat dan mandiri dalam mengambil keputusan sebagai presiden, tidak dibayang-bayangi oleh sosok Jokowi terus menerus," ujarnya.

Kemudian Golkar, kata dia, juga bisa mengambil manfaat dari hak angket ini untuk kepentingan konsolidasi partainya ke dalam secara bebas.

"Dengan tambahan kursi di DPR yang signifikan, dukungan Golkar kepada hak angket akan menambah daya tawarnya dalam bernegosiasi dengan Prabowo dan bahkan dengan Jokowi sendiri," katanya.

Tak terkecuali juga, kata dia, Demokrat dan juga PAN. Menurutnya, Demokrat akan punya hitungannya sendiri jika akhirnya mendukung hak angket. Demokrat menurutnya, membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk lebih diperhitungkan dalam konstelasi pasca Pilpres.

Apalagi PAN, menurutnya, sangat membutuhkan suatu keadaan di mana partai tersebut ingin lebih bebas, mandiri dan leluasa dalam berkiprah ke depan.

"Semua kepentingan itu bisa diwadahi dalam hak angket. Apalagi hampir semua partai politik punya kerisauan yang sama tentang mahalnya biaya politik dalam pemilu 2024 ini. Tentu saja semua parpol menaruh harapan agar ke depan sisi buruk pemilu 2024 tidak berulang lagi," lanjutnya.

Terakhir, PPP pun, kata dia, kemungkinan tak mau kehilangan momentum dengan hak angket karena berharap gugatannya di MK bisa berhasil meloloskan partainya ke DPR agar tembus ambang batas parlemen 4 persen.

"Hak angket akan menjadi titik temu untuk berbagai cara pandang dan bahkan kepentingan yang berbeda-beda. Sehingga boleh jadi hak angket bisa akan terkait juga dengan Pileg, bukan sekedar Pilpres. Dalam situasi ini mungkin saja akan ada kompromi antar fraksi soal pilihan isu yang akan diselidiki," pungkasnya.