Yusril: Gugatan Ganjar Hapus Makna Vox Populi Vox Dei

Suara.com - Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, gugatan yang diajukan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak mencerminkan nilai vox populi vox dei.

Hal itu disampaikan Yusril Ihza Mahendra dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU) Pilpres 2024. Yusril menyebut gugatan Ganjar-Mahfud justru seolah tidak menegasikan suara rakyat.

"Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, hal ini pula telah disadari pemohon sendiri dengan mengutip adagium Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan," ucap Yusril di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (28/3/2024).

Baca Juga:

• Otto Hasibuan Sebut Gugatan Kubu AMIN ke MK Salah Kamar: Petitumnya Sapu Jagat
• Bambang Widjojanto Heran Suara Prabowo di Gianyar Bali Naik dari 3 Persen Jadi 49 Persen

"Narasi pemohon dan petitum pemohon yang menegasikan suara 96 juta lebih rakyat Indonesia itu kepada pihak terkait itulah yang membuat adagium itu kehilangan maknanya," tambah Yusril.

Selain itu, Yusril menilai pasangan Prabowo-Gibran telah memenuhi syarat untuk dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

"Berdasarkan konstitusi tersebut, maka pihak terkait sudah memenuhi persyaratan yang diamanatkan oleh konstitusi, secara konstitusional wajib untuk dilantik oleh Majelis Permusyaratan Rakyat menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029," ujarnya.

Menurutnya, rakyat sudah menjatuhkan pilihan kepada Prabowo-Gibran. Meski begitu, Yusril mengakui ketiga pasangan calon Pilpres adalah putra terbaik bangsa Indonesia.

"Rakyat lah yang dalam hal ini berdaulat menjadi penentu dan kontestasi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang kami yakini ketiga pasangan ini adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia saat ini," ujarnya.

Untuk diketahui, Ganjar-Mahfud memohon supaya MK membatalkan hasil Pilpres 2024 tidak sah. Ganjar-Mahfud juga memohon supaya Pilpres 2024 digelar ulang paling lambat 26 Juni 2024, tanpa Prabowo-Gibran.

Dalam sidang ini, kubu Prabowo-Gibran menanggapi pokok-pokok gugatan yang diajukan oleh kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.