Bahlil Heran Disebut Faisal Basri Bagikan Bansos Menangkan Prabowo-Gibran

Suara.com - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadahlia merasa bingung disebut Ekonom Senior, Faisal Basri menjadi salah satu menteri yang membagikan bantuan sosial (bansos) secara vulgar untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

Menurut Bahlil, ia sama sekali tidak pernah membagikan bansos selama bertugas sebagai Menteri Investasi.

"Menteri investasi tidak pernah bagi-bagi bansos. Maksudnya seperti apa? Ya terserah saja lah mereka sebut apa," kata Bahlil saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Selain itu, Bahlil menyebut bukan tupoksi Menteri Investasi terkait penyaluran bansos.

"Yang jelas menteri investasi tidak pernah bagi-bagi bansos dan bukan domain juga mengurus bansos. Mengurus investasi," ucap Bahlil.

Bansos Ugal-ugalan

Sebelumnya, Faisal Basri menyebut bansos menjelang Pemilu 2024 sangat ugal-ugalan. Dia menduga hal itu merupakan upaya memenangkan Prabowo-Gibran.

Pernyataan tersebut disampaikan Faial dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) selaku ahli yang dihadirkan oleh pemohon, yaitu tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"Bansos menjelang Pemilu 2024 sangat ugal-ugalan untuk memenangkan Prabowo-Gibran," kata Faisaldi ruang sidang MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Baca Juga: Heran Bansos Jokowi Jadi Masalah di Pemilu 2024, Otto Hasibuan Sebut Juga DPR Terlibat?

Dia menjelaskan bahwa maraknya fenomena 'Gentong Babi' di negara berkembang terjadi karena faktor yang berbeda-beda, salah satunya disebabkan oleh pendapat masyarakat yang masih rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi.

"Jadi santapan yang memang ada di depan mata para politisi karena memang mereka lebih sensitif, tentu saja terhadap pembagian-pembagian jenis bansos, bansos yang adhoc sifatnya," ujar Faisal.

Merujuk pada jurnal Politik Pork Barrel di Indonesia (2011) oleh Antonius Saragintan dan Syahrul Hidayat, politik gentong babi adalah usaha petahana (incumbent) untuk menggelontorkan dan mengalokasikan sejumlah dana, dengan tujuan tertentu.

Fenomena itulah yang disebut Faisal terjadi di Indonesia menjelang Pemilu 2024. Padahal, tambah Faisal, Menteri Dalam Negeri (mendagri) telah sepakat mengikuti saran dari KPK untuk membatasi pemberian bansos jelang Pilkada.

“Pertanyaannya, pilkada dibatasi, pemilu tidak. Jadi, kan ini membuktikan betapa efektifnya bansos secara kuantitatif maupun kualitatif,” tegas Faisal.

Singgung Airlangga hingga Bahlil