Suara.com - Sebanyak empat menteri Jokowi akan dipanggil untuk dimintai keterangannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka dianggap mengetahui soal pembagian bantuan sosial (bansos).
Pembagian bansos tersebut dikaitkan dengan kemenangan Prabowo-Gibran. Adapun pemanggilan keempat menteri itu untuk kepentingan para hakim Mahkamah Konstitusi.
Para menteri dipanggil adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Mereka pun menerima sorotan publik hingga menjadi topik perbincangan hangat di media sosial. Tak luput, profil serta ucapan keempatnya terkait bansos pun ikut menarik perhatian.
1. Muhadjir Effendy
Muhadjir Effendy adalah Menko PMK sejak 2019 lalu dan kini turut menjabat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal.
Ia menerima gelar Sarjana Muda dari Fakultas Tarbiyah IAIN Malang. Selanjutnya, ia mengambil program S1 Pendidikan Sosial di IKIP Malang dan S2 Adminsitrasi Publik (MAP) di UGM.
Sementara jenjang S3, Muhadjir ambil Ilmu Sosial di Unair. Sebelum menjabat Menko PMK, ia lebih dulu menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Malang. Ia juga sempat menjadi Mendikbud.
Terkait bansos, Muhadjir pernah membantah pembagiannya pada periode Januari hingga Februari 2024 memakai data Kemenko PMK. Ia menyebut hai itu masih dari Kemensos.
Baca Juga: Singgung Presiden Bagi Bansos Demi Paslon Tertentu, Romo Magnis: Mirip Karyawan Curi Uang Kas Toko
Selain itu, lanjut Muhadjir, pemerintah juga membagikan bansos tersebut melalui Kemensos. Pembagiannya dilakukan langsung oleh Basarnas, namun Mensos Risma jarang terlihat.
Ia pun menjelaskan bahwa Risma saat itu tengah fokus pada program-program Kemensos lain. Khususnya pemberdayaan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).
Lalu, pada 26 Maret 2024, Muhadjir juga tidak setuju dengan usul KPK yang meminta penyaluran bansos dihentikan jelang Pilkada 2024. Sebab, menurutnya, hal itu tercantum di UU.
2. Airlangga Hartarto
Airlangga Hartarto kini menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian. Selain itu, ia juga menjadi Ketua Umum Partai Golkar.
Ia adalah lulusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UGM. Airlangga kemudian melanjutkan studinya ke AMP Wharton School pada Universitas Pennsylvania di Philadelphia, Amerika Serikat.
Berita Terkait
-
Sebut Menteri ESDM Kader PDIP, Deddy Sitorus Langsung 'Sentil' Bahlil Saat Rapat
-
Jadi Saksi Ahli Kubu Ganjar di MK, Kritik Pedas Romo Magnis Sebut Jokowi Bak Pemimpin Mafia
-
Sebut Menteri ESDM Kader PDIP, Bahlil Kena Semprot DPR
-
Singgung Presiden Bagi Bansos Demi Paslon Tertentu, Romo Magnis: Mirip Karyawan Curi Uang Kas Toko
-
Saksi Anies-Cak Imin Kena Sindiran Ketua MK di Sidang Sengketa Pilpres 2024: Sudah Terlambat, Minta Cepat Pula
Terpopuler
- 5 Pilihan Produk Viva untuk Menghilangkan Flek Hitam, Harga Rp20 Ribuan
- 7 Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta untuk Anak Muda, Desain Timeless Anti Mati Gaya
- 7 Rekomendasi Mobil Matic Bekas di Bawah 50 Juta, Irit dan Bandel untuk Harian
- 5 Mobil Mungil 70 Jutaan untuk Libur Akhir Tahun: Cocok untuk Milenial, Gen-Z dan Keluarga Kecil
- 7 Sunscreen Mengandung Niacinamide untuk Mengurangi Flek Hitam, Semua di Bawah Rp60 Ribu
Pilihan
-
Trik Rahasia Belanja Kosmetik di 11.11, Biar Tetap Hemat dan Tetap Glowing
-
4 HP Memori 512 GB Paling Murah, Cocok untuk Gamer dan Konten Kreator
-
3 Rekomendasi HP Infinix 1 Jutaan, Speknya Setara Rp3 Jutaan
-
5 HP Layar AMOLED Paling Murah, Selalu Terang di Bawah Terik Matahari mulai Rp1 Jutaan
-
Harga Emas Naik Setelah Berturut-turut Anjlok, Cek Detail Emas di Pegadaian Hari Ini
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024