Kotak Suara / Gaspol
Kamis, 04 April 2024 | 17:14 WIB
Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat Gladi Bersih puncak perayaan Bulan Bung Karno (BBK) di Stadion GBK, Jakarta pada Jumat (23/6/2023). [Suara.com/Bagaskara]

Suara.com - Isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin merebut kursi ketua umum PDIP dari Megawati Soekarnoputri mencuat dalam beberapa waktu terakhir.

Ada perbedaan respons yang terlihat dari kubu PDIP yakni Sekjen Hasto Kristiyanto dan Puan Maharani.

Baca Juga:

Hasto Tuding Jokowi Ingin Rebut Kursi Megawati di PDIP, Reaksi Puan Maharani Cuma Geleng-geleng

Hasto sendiri menjadi pihak yang pertama kali membongkar upaya Jokowi tersebut kepada publik.

Awalnya, Hasto bercerita, Jokowi sempat mengutus seorang menteri agar bisa merayu Megawati melepaskan kursi ketua umum PDIP.

Rayuan tersebut dilancarkan agar mantan Wali Kota Solo tersebut bisa menjadi orang nomor satu di PDIP.

Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyebut Jokowi sudah menerapkan politik khas orde baru (orba). [ANTARA Foto/Aditya Pradana]

Meski tidak menyebut nama, Hasto mengatakan menteri yang diutus Jokowi itu memiliki kekuatan yang penuh atau full power.

Menteri 'full power' tersebut kemudian bertemu pakar otonomi daerah, Ryaas Rasyid untuk meneruskan rayuan Jokowi.

Baca Juga: PDIP Pilih Gabung Prabowo-Gibran atau Oposisi? Ini Penjelasan Puan

"Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara 5-6 bulan. Ada seorang menteri, ada supper power full, ada yang power full. Supaya nggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh presiden Jokowi," kata Hasto di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024) lalu.

Baca Juga:

Hasto Diketawain Jokowi Soal Tudingan Mau Rebut Kursi Ketum PDIP: Bukan Golkar?

Dari Ryaas, Jokowi berharap bisa membujuk Megawati mau melepaskan kursi ketum PDIP.

Bukan untuk jangka pendek, keinginan Jokowi itu sudah ditargetkan demi karir politiknya hingga puluhan tahun mendatang.

"Jadi dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan," ucapnya.

Load More