Suara.com - Isu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disebut-sebut bakal bergabung dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran kian santer, seiring adanya wacana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo Subianto.
Merespons wacana tersebut, Ketua DPP PDIP Puan Maharani hanya menyampaikan kode bahwa proses pelantikan pemerintahan baru masih lama, yakni pada Oktober mendatang.
"Masih lama. Oktober masih lama, sabar," kata Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4/2024).
Saat ditanya kembali kemungkinan PDIP membuka peluang bergabung ke Pemerintahan Prabowo-Gibran, anak Megawati Soekarnoputri ini hanya meminta semua pihak untuk bersabar.
"Masih lama," tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa Megawati tidak ada masalah untuk bertemu Prabowo pasca Pemilu 2024.
Namun ia menegaskan bahwa PDIP masih ingin fokus memerjuangan ketidakadilan.
"Jadi kalau bertemu ya tidak ada masalah, tetapi hal-hal yang sangat fundamental tadi tetap akan dipersoalkan oleh PDI Perjuangan," kata Hasto di Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.
Namun soal urusan Pilpres 2024, kata Hasto, PDIP sendiri masih menunggu dan menghormati sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca Juga: Perbedaan Sikap Hasto dan Puan Tanggapi Isu Jokowi Rebut Kursi Ketum PDIP
"Mbak Puan kapasitasnya sebagai Ketua DPR RI sehingga tugas sebagai Ketua DPR dalam melakukan komunikasi politik, dan Pak Prabowo sekarang juga kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan," ujarnya.
"Terkait dengan Pilpres kita masih nenunggu hasil dari pada Mahkamah Konstitusi, sehingga tak ada persoalan pertemuan-pertemuan itu dilakukan," sambungnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, jika Megawati memiliki rekam jejak melawan rezim otoriter hingga penghianatan terhadap konstitusi. Menurutnya, untuk sementara ke depan PDIP akan berfokus pada tema tersebut.
"Demikian pula antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri tidak ada persoalan dalam perspektif pribadi."
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024