Soal Putusan MA, Politisi PDIP Sebut Hukum Kembali Diakali Penguasa Demi Anak: Pengkhianat Reformasi!

Suara.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Cyril Raoul Hakim atau akrab disapa Chico, mengkritisi adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mencabut aturan perihal batas usia calon kepala daerah.

Ia menilai adanya putusan itu karena hukum kembali diakali. Terlebih demi meloloskan putra penguasa maju di Pilkada 2024.

"Kembali lagi "hukum diakali oleh hukum" demi meloloskan putra penguasa maju sebagai calon," kata Chico kepada wartawan, Kamis (30/5/2024).

Baca Juga: Disebut Muluskan Jalan Kaesang di Pilkada, Istana No Comment soal Putusan MA Hapus Batas Usia Kepala Daerah

Ia mengatakan, negara terus-terusan dipaksa mengakomodir calon pemimpin-pemimpin tanpa pengalaman, tanpa rekam jejak yang jelas.

"Tanpa rekam jejak yang jelas, yang minim prestasi dan belum cukup umur," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan, jika mengakali hukum dengan hukum merupakan sebuah pengkhianatan.

Baca Juga: Setuju Putusan MA Cabut Batas Usia Kepala Daerah, Golkar: Gak Ada Kaitannya dengan Kaesang!

"Mengakali hukum dengan hukum adalah bentuk pengkhianatan tertinggi pada cita-cita reformasi," pungkasnya.

Baca Juga: Liburan Bareng Jokowi ke Candi Borobudur Saat Rakernas PDIP, Gibran Ungkap Alasan Menohok

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk mencabut aturan perihal batas usia calon kepala daerah.

Hal itu disampaikan dalam putusan yang menerima gugatan Partai Garuda soal batas usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun.

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari pemohon Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda)," demikian dikutip dari putusan MA, Kamis (30/5/2024).

Baca Juga: Karpet Merah Kaesang di Pilkada? Demokrat soal Aturan Batas usia Kepala Daerah Dihapus: Silakan Berspekulasi

Putusan MA

Dalam putusannya, MA menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016.