Suara.com - Tak tanggung-tanggung, DPD Partai Gerindra bakal menggelontorkan anggaran sebesar Rp15 miliar menjelang pelaksanaan Pilkada Bali 2024. Uang belasan miliar rupiah itu untuk membayar saksi yang akan ditugaskan menjaga tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh Bali.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra Bali Made Muliawan Arya di Denpasar, Sabtu (1/6/2024) malam.
“Kami berpatokan pada pemilihan legislatif, di mana partai Gerindra mengeluarkan dana untuk saksi seluruh Bali Rp15 miliar,” katanya dikutip dari Antara, Minggu (2/6/2024).
Dalam kegiatan Malam Apresiasi Prabowo-Gibran Bali itu, De Gadjah, sapaannya, mengatakan angka Rp15 miliar itu hanya untuk saksi, guna mengawasi pemilihan gubernur dan wakil, wali kota dan wakil, serta bupati dan wakil.
Saksi tetap mereka turunkan meskipun tidak ada calon dari partai berlambang kepala garuda itu, sebab mereka berkomitmen 11 partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Bali hanya mencalonkan satu pasangan yang tidak harus dari Partai Gerindra.
Untuk itu, De Gadjah tak ingin ambil pusing membagi dana gotong royong, melainkan langsung membagi tugas seperti partainya yang mengeluarkan dana untuk biaya saksi di TPS.
“Untuk yang lainnya seperti untuk operasional partai yang lain, apa yang bisa kami kolaborasi maka kami kolaborasikan,” ujarnya.
Dalam acara syukuran tersebut, selain menyinggung anggaran untuk saksi, De Gadjah menekankan peran KIM Bali dan relawan untuk Pilkada Serentak 2024.
Ketua DPD Partai Gerindra Bali itu meminta relawan satu komando hingga pemilihan kepala daerah, dan apabila ia bersama Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menang dalam Pilgub Bali ia meminta agar perjalanannya dikawal.
“Saudara-saudara harus tanggung jawab bukan hanya memenangkan tapi setelah menang bantu kami, siapa punya kelebihan harus berbagi untuk membangun Bali,” kata dia.
Partai politik yang tergabung dalam koalisi yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Prima, PSI, PKB, Partai Demokrat, Partai Gelora, PBB, Partai Garuda, dan PAN tak hanya kolaborasi dalam biaya pilkada namun diminta mengumpulkan nama kader yang ahli untuk membantu dalam pemerintahan berikutnya.
Berita Terkait
-
Minta Bukti Keseriusan Diusul jadi Bacawali, Imam Budi Hartono Tantang NasDem Depok Lakukan Ini
-
Berapa Batas Usia Kepala Daerah di Pilkada 2024? Ini Aturan Terbaru untuk Gubernur, Wali Kota dan Bupati
-
Ancang-ancang Projo di Pilkada 2024: Siap Dukung Airin, Ridwan Kamil, Bobby Nasution hingga Khofifah
-
Bocoran PKS, Anies Tinggal Tunggu Ini buat Putuskan Maju atau Tidak di Pilkada Jakarta
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
Terkini
-
Pertamina EP Adera Sambung Harapan Anak Putus Sekolah Lewat Program Sekolah Kembali
-
Apa Itu Aplikasi AMPERA 24/7? Kini Warga Palembang Bisa Akses Layanan Polisi dari Ponsel
-
Murid Mengeluh Sepatunya Mengganjal saat Dipakai Sekolah, Isinya Diduga Paket Sabu
-
5 Fakta Mahasiswa KKN Tenggelam di Sungai Rawas, Perahu Terbalik Usai Tabrak Kayu
-
Ada Apa di Kejari Kabupaten Bogor? Kasi Pidsus Mendadak Dipanggil Kejagung
-
Pemenuhan Gizi Jadi Fondasi Tumbuh Kembang Anak, Ini yang Harus Diketahui Orang Tua
-
Dari Gudang hingga Rumah, Begini Perjalanan Produk Sebelum Sampai ke Tangan Konsumen
-
Ancaman Belum Usai: Sosiolog UNJ Ingatkan Bentrokan Matraman Rawan Dibajak Isu SARA
-
Tuntas Uji Coba 3 Bulan, Pemkab Bogor Godok Rute Baru Bus Listrik Bojong Gede - Exit Tol Citeureup
-
Ditahan KPK, Moch Mahrus Suap Anggota DPR Rp1,5 Miliar demi Raih Hibah Pokmas Jatim