Gerindra Bantah KIM Beri Posisi Cawagub Jakarta ke PKS: Belum jadi Tawaran Resmi!

Suara.com - Partai Gerindra menyangkal soal posisi calon wakil gubernur (cawagub) yang ditawarkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Pilkada Jakarta 2024. Menurut akil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra Habiburokhman, tawaran posisi cawagub itu belum pernah ditawarkan KIM kepada PKS. 

“Jadi kalau teman-teman PKS menginformasikan adanya tawaran menjadi cawagubnya Pak Ridwan Kamil mungkin itu dari orang per orang petinggi partai politik, anggota Koalisi Indonesia maju. Jadi belum menjadi tawaran yang resmi,” kata Habiburokhman lewat pesan video dikutip dari Antara, Rabu (19/6/2024).

Sebab, kata dia, KIM hingga saat ini belum membuat keputusan resmi terkait figur pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung pada Pilkada Jakarta.

Meski demikian, dia menghargai dinamika proses politik yang berjalan menghadapi Pilkada 2024. Dia pun berharap tidak ada lagi kubu-kubu partai politik seperti saat pemilihan presiden.

“Berharap tidak ada lagi kubu-kubuan di Pilkada kali ini, di DKI khususnya, partai-partai yang kemarin mungkin berbeda koalisi dengan kami bisa jadi saat ini bersatu dengan kami,” tuturnya.

Untuk itu, dia menyebut bahwa partainya akan terus berupaya melakukan penjajakan politik dengan partai-partai politik lainnya guna menentukan figur yang akan diusung pada Pilkada Jakarta 2024.

“Jadi demi kebaikan, demi masyarakat Jakarta, kami terus mencoba melakukan penyamaan frekuensi dengan seluruh partai politik yang ada. Hasilnya jika nanti sudah disepakati tentu kami akan update kepada rekan-rekan siapa cagub siapa cawagub yang akan diajukan oleh Partai Gerindra dan juga rekan-rekan Koalisi Indonesia Maju,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengonfirmasi partainya telah menerima tawaran mengisi posisi cawagub dalam Pilkada Jakarta.

"Ada (tawaran, red.), makanya itu sedang kami coba analisis, kami kaji, yang mana kira-kira nanti yang paling maslahat," katanya di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (18/6).

Baca Juga: Penjabat Kepala Daerah Wajib Mundur jika Mau Maju Pilkada 2024, Mendagri Tito: Risiko Gak Terpilih Nganggur!