Suara.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta melancarkan "serangan" kepada eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies disebut membuat sejumlah program yang berantakan selama menduduki kursi DKI 1 periode 2017-2024.
Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana tak lama setelah Litbang Kompas merilis hasil survei Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI. Dalam jajak pendapat itu, Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep yang diisukan mau maju Pilkada DKI mendapatkan angka elektabilitas jeblok hanya 1 persen.
Putra Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu tertinggal jauh dari Anies yang memperoleh angka 29,8 persen. Lalu, disusul eks Gubernur DKI sekaligus Ketua DPP PDIP, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan 20 persen suara.
Dalam pernyataannya, William mengingatkan pentingnya memilih calon gubernur yang memiliki kemampuan dan keberanian untuk membenahi program-program kepala daerah pendahulu, khususnya kebijakan yang dibuat oleh Anies.
Menurut William, Anies selama menjabat lebih suka mengeklaim pekerjaan orang lain, melakukan rebranding, lalu menjadikannya bahan kampanye.
Ia mencontohkan kebijakan yang paling mencolok adalah pendataan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP).
"Data penerima KJP menjadi tidak tepat sasaran hingga mencapai satu juta KJP. Hal ini kemudian diperbaiki oleh Pj Gubernur dalam dua tahun terakhir," ujar William dalam keterangan yang diterima Suara.com, Jumat (19/7/2024).
William juga menyebut ada beberapa program lain yang sebenarnya sudah baik tapi tidak dilanjutkan oleh Anies. Misalnya, pembangunan LRT, sodetan Ciliwung, dan juga pembangunan RPTRA.
"Program-program yang baik dan membantu menyelesaikan permasalahan kota Jakarta justru tidak dilanjutkan, serta program yang dilanjutkan malah dirusak dengan pengelolaan yang serampangan. Anies lebih fokus pada rebranding dan klaim daripada memastikan program-program ini berjalan efektif," tutur William.
Lebih lanjut, William juga menyebut Anies melakukan rebranding program KJP yang dibuat oleh Jokowi saat menjabat Gubernur menjadi KJP Plus.
"Bahkan saya lihat, Anies juga berusaha menghapus peninggalan kawannya sendiri, Sandiaga Uno. Misalnya OK-OCE menjadi Jakpreneur, OK-Otrip menjadi Jaklingko," pungkas William.
Tag
Berita Terkait
-
Dukung Dedi Mulyadi di Pilgub Jabar, Prabowo Mania Pamer 3 Kali Menang Pilpres: Jokowi 2 Kali dan Prabowo Sekali
-
Berubah! Batal Diusung Golkar jadi Cawagub Kaesang di Jakarta, Jusuf Hamka: Innalillahi...
-
Alasan Kaesang Dukung Marshel Widianto Di Pilkada Tangsel: Orang Tahunya Luar Saja
-
Sudaryono Batal Nyagub di Jateng Gegara jadi Wamentan, Gerindra Ubah Dukungan ke Ahmad Luthfi?
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024