Skenario KIM Plus Jegal Anies, Hasto PDIP: Demokrasi Tidak Sehat

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, demokrasi akan menjadi tidak sehat jika ada pihak tertentu menjegal warga negara RI lainnya untuk bisa maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024.

Hal itu disampaikan Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan wartawan terkait kabar ada opsi PKS akan meninggalkan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024 dan bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung Ridwan Kamil.

"Ya kalau kami menerima laporan memang ada upaya-upaya untuk mengganjal pencalonan Anies Baswedan," kata Hasto saat ditemui di sela-sela mendampingi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri di Galeri Nasional Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/22024).

Ia pun mewanti-wanti agar semua pihak bisa demokratis dalam mengikuti kontestasi pemilu.

Menurutnya, demokrasi akan rusak jika ada pihak mengganjal seseorang maju dalam kontestasi.

"Dan siapa pun yang oleh proses yang seharusnya demokratis, tetapi ketika ada upaya-upaya untuk mengganjal calon-calon tertentu, itu kehidupan demokrasi kita tidak sehat," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.

Untuk itu, PDIP berkomitmen mengawal pilkada agar berlangsung secara sehat. Ia menegaskan tak boleh ada penghadangan apa pun terhadap para calon pemimpin yang maju dalam kontestasi pilkada.

"Karena itu lah PDI Perjuangan terus mengawal agar kontestasi Pilkada dapat berlangsung dengan sehat dan tidak ada bentuk penghadangan kepada siapapun, partai manapun kader manapun, karena setiap anak bangsa oleh konstitusi itu memiliki hak konstitusional untuk dicalonkan," jelas Hasto.

"Itu yang kami harapkan, sehingga kehidupan demokrasi harus kita perjuangkan bersama-sama dan di Jakarta itu harus menampilkan suatu konstestasi yang menarik, kontestasi yang berkeadaban, yang kaya dengan ide-ide besar untuk membangun Jakarta dan Indonesia," sambungnya.

Baca Juga: Respons Relawan Anies usai PKS Bilang Bakal Umumkan Cagub Jakarta Baru

Kendati begitu, politisi asal Yogyakarta itu menilai jika adanya hal itu baru sebatas sinyal saja.

PDIP disebutnya terus mencermati dinamika yang berkembang di Jakarta.

Di sisi lain, Hasto menyampaikan PDIP sendiri sudah mencermati nama figur yang akan didorong maju di Pilkada Jakarta. Apalagi Megawati sudah menugasi kader-kadernya untuk menjalin komunikasi dan pendekatan.

"Nama-nama sudah ada. Proses dialog sudah dilakukan, Ibu Megawati Soekarnoputri menugaskan tujuh kader senior untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan partai politik lain," katanya.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera membuka opsi untuk meninggalkan Anies Baswedan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang bakal mengusung Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan bahwa sebelumnya prioritas partainya adalah mengusung Anies Baswedan dan Sohibul Iman pada Pilkada Jakarta dan berharap Anies bisa memenuhi kekurangan dukungan dari empat kursi DPRD Jakarta.

"Namun, karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi pada pilkada," kata Kholid melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (8/8).

Dia mengatakan bahwa opsi bergabung dengan KIM juga sedang dibicarakan di internal pimpinan pusat PKS.

Sebagai partai pemenang Pilkada Jakarta, tambah Kholid, PKS harus memastikan bahwa kadernya ikut dalam kontestasi Pilkada Jakarta.

Mengenai nasib Anies Baswedan, dia mengatakan bahwa sebetulnya Anies sudah diberi tenggat waktu selama 40 hari sejak 25 Juni 2024 untuk mencari kursi dukungan tambahan dari partai lain sebagai syarat ikut Pilkada Jakarta.

Menurutnya, Anies juga sudah diberi kemudahan dengan didukung 18 kursi DPRD Jakarta dari Fraksi PKS. Bahkan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga sampai turun gunung mencari mitra koalisi untuk Anies agar bisa memenuhi kekurangan kursi tersebut.