PDIP Khawatir Praktik Tak Benar Di Pilpres Terulang Di Pilkada, Hasto Ingatkan Pemerintah Arus Balik Kekuatan Rakyat

Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya khawatir praktik mencurangi hukum seperti yang terjadi di Pilpres 2024 terulang kembali dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024.

Menurut Hasto Kristiyanto, hal itu menjadi satu dari lima kerawanan yang sedang dihadapi Indonesia. Lima hal yang musti diwaspadai adalah kondisi geopolitik, pangan, perekonomian nasional, kelas menengah, dan rule by law.

Hal itu disampaikan Hasto dalam pidatonya di acara Pelatihan Nasional (Pelatnas) Tim Pemenangan Pilkada 2024 PDIP Gelombang Keempat, di Hotel Seruni, Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/8/2024).

"Bukan rule of law di dalam praktik. Ini sangat rawan. Kiranya di dalam pilkada ini ada pihak-pihak yang kemudian mengatakan bahwa urusan pilpres itu sepertinya senafas dengan urusan pilkada. Lalu praktik-praktik yang tidak benar akan mencoba diterapkan kembali," kata Hasto.

Ia pun mewanti-wanti pemerintah untuk berhati-hati terhadap lima hal rawan tersebut. Ia meminta kekuasaan untuk mengedepankan supremasi hukum.

Pasalnya ia khawatir arus balik kekuatan rakyat yang hidupnya tertekan akibat kondisi perekonomian yang tak menentu, bisa bergerak melawan jika kekuasaan tak menjalankan hukum dengan adil.

"Kekuatan dari yang hidupnya tertekan oleh aspek-aspek perekonomian. Kemudian mereka bergerak karena melawan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan ini," ujar dia.

Hasto menegaskan, PDIP sebagai partai politik yang memiliki rekam jejak sejarah panjang, bakal menjaga persatuan dan kesatuan di Indonesia. Ia tak ingin gerakan arus balik yang dikhawatirkan terjadi.

"Kita menginginkan agar para penguasa sadar untuk menempatkan moral dan etika politik di atas segalanya. Untuk melakukan pertobatan politik agar pilkada ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang terbaik tanpa campur tangan kekuasaan," katanya.

Baca Juga: KPK Disarankan Panggil Bobby Nasution Di Kasus Eks Gubernur Malut, Hasto PDIP: Semua Warga Sama Di Mata Hukum