Suara.com - Modal elektabilas tinggi yang dimiliki Anies Baswedan rupanya tak mampu menggoda PDIP untuk mengusungnya menjadi bakal calon gubernur di Pilkada Jakarta 2024.
Terkait hak itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengungkap bahwa karakter PDIP sebagai partai politik memang selalu memprioritaskan kadernya sendiri dalam memberikan dukungan.
"Melihat kecenderungan PDIP diawal, memang partai ini diberbagai event politik, kader menjadi kunci yang utama dimajukan dalam kompetisi. Maka tak mengherankan PDIP sering disebut partai kader," kata Agung kepada Suara.com, dihubungi Kamis (29/8/2024).
Terutama dalam memberikan delegasi sebagai calon kepala daerah, khususnya di Jakarta. Menurut Agung, PDIP akan memprioritaskan kadernya sendiri, di luar perhitungan menang atau kalah dalam kontestasi politik tersebut.
"PDIP ingin menunjukan sebagai partai kader, di mana dalam menunjuk calon kepala daerah, gubernur salah satunya, kader menjadi prioritas. Itu artinya persoalan kalah memang itu adalah hasil kerja-kerja politik di ujung," ujar Agung.
Sebagai partai kader, lanjut Agung, PDIP nampaknya menjunjung tinggi kesamaan komitmen dan ideologi dibandingkan sekadar elektabilitas tinggi. Faktor tersebut yang nampaknya jadi salah satu penyebab Anies gagal diusung PDIP jadi cagub Jakarta.
Bila hanya memikirkan kemenangan di Pilkada Jakarta, kata Agung, menunjuk Anies sebagai cagub memang bisa jadi 'jalan pintas' bagi PDIP. Namun, nyatanya cara tersebut tak pilih.
"Menegaskan PDIP tidak terlampau silau dengan elektabilitas pihak eksternal seperti Anies. Kalau mau gampang memang PDIP bisa berkoalisi dengan Anies yang punya nama besar, elektabilitas paling tinggi. Tapi bagi PDIP itu bukan hal penting ternyata," ujarnya.
"Untuk apa mengusung Anies yang orang luar, yang tidak bisa diminta komitmennya untuk perjuangkan dan membesarkan PDIP di masa akan datang. Itu yang tampaknya membuat PDIP tak usung Anies," kata Agung lagi.
Sementara itu, PDIP telah memutuskan untuk mengusung pasangan Pramono Anung-Rano Karno sebagai bakal cagub-cawagub di Pilkada Jakarta 2024. Pasangan tersebut telah mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta pada Rabu (28/8) kemarin.
Berita Terkait
-
Chiki Fawzi Luapkan Uneg-uneg usai Anies Gagal Nyagub, Muncul Ajakan Golput di Pilkada Jakarta: Gak Usah Nyoblos!
-
Gagal Nyagub di Jakarta, 'Dosa' Jokowi ke PDIP Bikin Anies Amsyong?
-
Balada Pilkada Jakarta: Anies Gagal Nyagub karena Dicap Tengil hingga Angka Golput Diprediksi Meroket
-
Tunjuk Pramono Anung Maju Pilkada Jakarta, Keputusan Megawati Bikin Simpatisan PDIP Happy: Yang Penting Bukan Anies!
Terpopuler
- Putusan MK soal Kuota Internet Hangus Ubah Peta Bisnis Operator, Pakar: Paket Data Bakal Berubah
- Melayat ke Yogya, Susi Pudjiastuti Kenang Sosok Nasirun
- Kado Kemerdekaan: Pemutihan Pajak Kendaraan di Agustus 2026, Buruh dan Ojol Dapat Diskon Khusus
- Prabowo Singgung Nuklir Iran, Badan Atom Internasional Ungkap Faktanya
- Fortuna Sittard Ogah Jual Justin Hubner ke Klub Super League
Pilihan
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
Terkini
-
Tukin TNI Naik, Jangan Sampai Masih Ada Prajurit Langgar Hukum
-
Rp14,15 Triliun Uang Mengalir ke Sulsel, Daerah Mana Paling Banyak Terima?
-
Cara Mengatasi Masalah Baterai Cepat Habis di HP Android, Mudah Dilakukan
-
Viva Milk Cleanser Ada Berapa Macam? Cek Varian dan Fungsi Masing-Masing
-
Pre-Order Samsung Galaxy Fold8 Pakai Kartu Debit BRI, Dapatkan Potongan Hingga Rp4 Juta!
-
Muktamar NU Jadi Momentum Gus Ipul dan Gus Kikin Gaungkan Gerakan "Kembali ke Muasis"
-
Sante' Kaffe FUGO Hotel Banjarmasin Beri Diskon Spesial, Pengguna Brimo Wajib Tahu!
-
Anwar Sadad Mangkir dari Pemeriksaan KPK Terkait Kasus Hibah Pokmas Jatim
-
Pemerintah Pusat Tolak Wacana Pajak Mobil Listrik DKI, Kemenperin Minta Industri Jangan Dibebani
-
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Keempat, Gugat Pencekalan di Kasus Dugaan Ijazah Jokowi