Suara.com - Calon Gubernur (Cagub) nomor urut satu, Ridwan Kamil (RK) tak mempersoalkan pernyataan Cagub nomor urut dua, Dharma Pongrekun yang menyinggung teori konspirasi mengenai pandemi Covid-19 adalah agenda terselubung pihak asing. Menurutnya perdebatan mengenai pandangan atas soal satu masalah adalah hal yang biasa.
Hal ini disampaikannya saat debat perdana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2024 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (6/10/2024). Menanggapi pernyataan Dharma, RK mengingatkan soal pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah.
"Itulah pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi atau kota/kabupaten. Terjadi perbedaan pendapat itu biasa," ujar RK.
"Kita perdebatkan di ruang-ruang yang sifatnya politik, yang di ruang-ruang sifatnya bisa menginformasikan bahwa ada perspektif lain mungkin dalam menyelesaikan permasalahan sekelas yang namanya pandemi," lanjutnya menambahkan.
Kendati demikian, ia menyebut dalam penanganan krisis seperti pandemi, kepala daerah harus taat pada arahan presiden. Dalam hal pandemi Covid-19, Presiden Joko Widodo alias Jokowi tak pernah menyinggung soal teori konspirasi.
"Tapi ujung-ujungnya, pemimpin kalau sudah mengambil keputusan di level pusat, maka namanya gubernur harus taat. Maka walikota dan bupati juga harus taat," jelasnya.
Kepala daerah tak boleh membuat sikap yang bertentangan dengan pemerintah pusat karena nantinya akan menyulitkan kebijakan yang dibuat.
"Karena dalam pengelolaan krisis memang harus satu komando, terjadi perbedaan dalam prosesnya tapi ketika sudah diputuskan oleh pemimpin level presiden, tentulah serempak dibawah harus mengamankan dan menjalankan, dan menyelesaikan permasalahan secara kolaborasi," pungkasnya.
Sebelumnya, Calon Gubernur (Cagub) Jakarta Nomor Urut 2 Dharma Pongrekun menyebut bahwa pandemi Covid-19 adalah fenomena yang menjadi agenda terselubung dari pihak asing.
Baca Juga: Cara Selesaikan Pengangguran di Jakarta, Kun Wardana Sebut Perlu Lakukan Hal Ini
Hal itu disampaikan Dharma dalam Debat perdana Pilgub Jakarta di JIExpo Convention Centre, Jakarta Pusat.
Menurut dia, Covid-19 adalah agenda asing yang bertujuan untuk merusak kedaulatan bangsa dengan mengancam masyarakat.
“Saya paham betul tentang pandemi pandemi ini adalah agenda terselubung dari asing untuk mengambil alih kedaulatan negara sehingga terlihat sekali begitu rapuhnya bangsa ini sampai harus mengikuti istilahnya saja ikut,” kata Dharma, Minggu (6/10/2024).
Dia juga mempertanyakan alasan pengecekan penyebaran Covid-19 menggunakan PCR harus dicolok hidungnya.
“Oleh sebab itu, seorang pemimpin masyarakat terutama otonomi daerah DKI harus mempertahankan memperjuangkan segala sesuatu untuk melindungi warganya. Jamgan sampai gara-gara pandemi, ekonomi hancur, dibiasakan online, UMKM hancur, dan kemudian rakyat ditakut-takuti,” tutur Dharma.
“Bagaimana akan menuju ke kota global yang sejati kalau hati rakyatnya disakiti, pikirannya dirusak, dan badannya diracuni semua,” tambah dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Dari Koruptor Kembali ke Rakyat: Aset Rp16,39 Miliar Kini Disulap Jadi Sekolah hingga Taman di Jabar
- Teman Sentil Taqy Malik Ambil Untung Besar dari Wakaf Alquran di Tanah Suci: Jangan Serakah!
- HP Bagus Minimal RAM Berapa? Ini 4 Rekomendasi di Kelas Entry Level
- Simulasi TKA: 15 Soal Matematika Kelas 6 SD Materi Bangun Ruang dan Statistika
- Link Download 40 Poster Ramadhan 2026 Gratis, Lengkap dengan Cara Edit
Pilihan
-
Jangan ke Petak Sembilan Dulu, 7 Spot Perayaan Imlek di Jakarta Lebih Meriah & Anti Mainstream
-
Opsen Pajak Bikin Resah, Beban Baru Pemilik Motor dan Mobil di Jateng
-
Here We Go! Putra Saparua Susul Tijjani Reijnders Main di Premier League
-
Kabar Baik dari Elkan Baggott untuk Timnas Indonesia
-
Jaminan Kesehatan Dicabut, Ribuan Warga Miskin Magelang Tercekik Cemas: Bagaimana Jika Saya Sakit?
Terkini
-
Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok
-
Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK
-
Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik
-
Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur
-
Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano
-
MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam
-
Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu
-
Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire
-
Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK
-
Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024