Soal Potensi Putusan Sistem Pemilu Coblos Partai Ternyata Sudah Tercium Sejak Lama: Saat Itu Tidak Viral

Guru Besar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana, mengungkap sebenarnya soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sistem proporsional tertutup sudah tercium sejak beberapa bulan lalu. Salah satunya seperti yang diwartakan Metro TV.

Jika sistem Pemilu diubah ke sistem proporsional tertutup, itu artinya sistem pemilihan wakil rakyat akan kembali dilakukan dengan memilih tanda gambar partai politik saja atau Pemilu coblos partai.

Sistem Pemilu tersebut seperti sistem Pemilu di era orde baru.Informasi tersebut juga menyatakan bahwa komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting.

Terkait informasi putusan MK tersebut, Denny mengaku dirinya sudah mendapat bocoran terkait hal tersebut sejak lebih dari tiga bulan yang lalu.

“Soal MK yang tercium berpotensi memutuskan sistem proporsional tertutup, sebenarnya sudah saya sampaikan lebih tiga bulan yang lalu. Salah satunya di video di atas,” ujar Denny, dikutip Suara Liberte dari akun Twitter @dennyindrayana pada Kamis (8/6/2023).

Tetapi, saat Denny menyampaikannya pertama kali. Informasi tersebut tidak viral. “Namun, saat itu tidak viral, dan belum banyak menyita perhatian publik,” sambungnya.

Bahkan informasi yang disampaikan salah satu petinggi lembaga negara tersebut mengkhawatirkan potensi penundaan pemilu melalui putusan MK.

Oleh karena itu, mantan Wamenkumham ini lantas memilih untuk melakukan pengawasan publik agar MK lebih cermat dan berhati-hati dalam menetapkan keputusan.

“Karena itu, saya memilih melakukan pengawasan publik agar MK lebih cermat dan hati-hati memutus soal sistem pemilu, karena akan berdampak luas kepada kedaulatan pemilih dan keadilan sistem pemilu kita,” ujar Denny.

Baca Juga: Geger Penemuan Mayat Dalam Karung di Bandung Ternyata Warga Cimahi

Sementara itu, Pengamat politik UGM, Mada Sukmajati, mengatakan jika dibandingkan dengan sistem proporsional terbuka, sistem proporsional tertutup lebih cocok untuk diterapkan pada penyelenggaraan pemilu legislatif secara serentak.

“Banyak ahli sudah mewanti-wanti kalau sebuah negara menyelenggarakan pemilu serentak maka pilihlah sistem yang paling sederhana, dan sistem tertutup ini adalah sistem yang sederhana dari sisi pemilih,” ujarnya, dikutip dari laman ugm.ac.id.