Waduh, 2 Hal Ini Jadi 'Perusak' Janji Kampanye Awal Jokowi dalam Memberantas KKN di RI

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana, menyoroti Majalah Tempo edisi 3-9 Juli 2023 yang mengangkat isu dinasti politik yang dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu ditanggapi Denny Indrayana dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Denny Indrayana mengungkapkan bahwa isu tersebut bukanlah terkait dinasti politik Jokowi, tapi juga dinasti bisnis.

Denny Indrayana mengatakan hal itu lantaran baru-baru ini juga santer soal anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep yang akan maju sebagai Wali Kota Depok.

"Sebenarnya bukan hanya dinasti politik, tapi juga dinasti bisnis," ungkap Denny Indrayana dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @dennyindrayana, Selasa (4/7).

Kemudian, Denny Indrayana juga menegaskan bahwa dinasti politik maupun dinasti bisnis telah merusak janji kampanye awal Jokowi untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

"Kedua dinasti itu jelas-jelas merusak janji kampanye awal Jokowi dulu untuk memberantas KKN. Faktanya, Korupsi Kolusi Nepotisme makin merajalela," tegasnya.

Adapun Denny Indrayana mengatakan bahwa contoh nyata dari tindakan KKN yang dilakukan Presiden Jokowi yaitu ekspansi anak dan menantu Presiden Jokowi di sektor bisnis dan politik.

Denny Indrayana juga mengungkapkan bahwa Jokowi menjadi contoh terkait Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Juga: Perbandingan Stadion Jakabaring dan JIS Sebagai Venue Piala Dunia U-17

"Ekspansi sang Anak dan Menantu di sektor bisnis dan politik meruntuhkan janji kampanye tersebut. Jokowi justru menjadi contoh terdepan bagaimana korupsi disuburkan, kolusi dengan oligarki dibiarkan, dan nepotisme dikembangbiakkan," tutur Denny.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pakar Hukum Tata Negara ini mengatakan Jokowi seharusnya cawe-cawe.

Cawe-cawe tersebut antara lain cawe-cawe menolak RUU pelemahan KPK, mempercepat pembahasan RUU perampasan aset, tidak membiarkan KSP Moeldoko membegal Partai Demokrat.

Tidak hanya itu, Jokowi juga dinilai seharusnya cawe-cawe dengan melarang anaknya menerima modal bisnis dari para oligarki bermasalah serta berhenti cawe-cawe memaksakan hanya dua calon presiden di Pilpres 2024.

"Presiden Jokowi cawe-cawe  di Pilpres 2024 untuk kepentingan bangsa dan negara, atau untuk kepentingan dinasti politik dan bisnis koruptif keluarganya?," pungkasnya.