/
Rabu, 05 Juli 2023 | 13:01 WIB
Mak Ganjar Provinsi Banten terus menggalakan upaya pencegahan stunting melalui rangkaian kegiatan "Gebyar Kesehatan". (Ist)

Desa merupakan ujung tombak segala lini dalam rangka mendukung pemerintahan, termasuk memerangi stunting atau gagal tumbuh kembang pada anak.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Fraksi Partai Gerindra Sambas Anwari sebagai pengingat bahwa permasalahan pengentasan stunting di Indonesia belum merata.

“Stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya,” kata Anwari dalam pernyataannya dikutip Liberte Suara, Rabu (5/7/2023).

Anwari, dalam agenda Rembuk Stunting di Desa Saing Rambi, mengapresiasi kepada desa-desa yang telah memberikan kepedulian pada permasalahan stunting.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas, Kepala Puskesmas Terigas Sambas, Kades Saing Rambi beserta jajarannya, nutrisionis, promoter kesehatan, pendamping desa, pendamping lokal desa, kader posyandu, TPK, KPM, dan tokoh masyarakat.

Menurut Anwari, stunting harus mendapat perhatian semua pemangku kepentingan di daerah. Baik dari pemangku kepentingan atau stakeholder daerah maupun pusat hingga masyarakat itu sendiri.

“Hal ini agar permasalahan stunting dapat teratasi dengan baik, agar Generasi Emas Indonesia benar-benar siap dan kuat kedepannya,” imbuhnya.

Lebih lanjut Anwari mengatakan, dengan rembuk stunting, dapat dimusyawarahkan langkah-langkah terbaik dalam penanganan stunting di desa.

Legislator Gerindra ini berharap, desa sudah memiliki pemetaan khusus dan solusi permasalahan dalam menyikapi penanganan stunting.

Baca Juga: Hanya Spanduk Kaesang Pangarep yang Hilang, Jubir PSI ke Wali Kota Depok M Idris: Takut Ya Pak?

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah serius memberikan perhatian pada permasalahan stunting, baik desa, dinas atau OPD, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dan masyarakat kita,” pungkasnya.

Load More